Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Sri Mulyani Sebut Pajak Bantu Perbaiki Kesejahteraan Warga Miskin

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Sebut Pajak Bantu Perbaiki Kesejahteraan Warga Miskin

Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini saat menuju rumah salah satu penerima bansos di Malang, Jawa Timur. (foto: IG @smindrawati)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pajak sebagai sumber penerimaan utama APBN turut membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin.

Sri Mulyani mengatakan program perlindungan sosial (perlinsos) menjadi salah satu belanja penting dalam APBN. Melalui berbagai skema bantuan, ujarnya, perlinsos akan meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin dan rentan.

"Uang pajak Anda secara nyata telah membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin," katanya melalui akun Instagram @smindrawati, dikutip pada Selasa (24/1/2023).

Baca Juga: Restitusi PPN Dipercepat Bantu Cash Flow, Ini Kata Sri Mulyani

Melalui APBN 2022 lalu, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp461,6 triliun untuk perlinsos. Alokasi tersebut juga menjadi bentuk gotong-royong masyarakat dalam membantu kelompok yang membutuhkan.

Adapun pada tahun ini, pemerintah kembali menganggarkan dana untuk perlinsos senilai Rp476 triliun.

Melalui unggahan yang sama, menkeu kemudian menceritakan pengalamannya saat bertemu penerima bantuan modal usaha di Malang, Jawa Timur. Berkat pajak yang dibayarkan masyarakat, pemerintah dapat memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin sehingga memperoleh penghasilan.

Baca Juga: Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

Pada 2022, pemerintah tercatat telah memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha kepada 5.210 keluarga. Mereka adalah kelompok masyarakat miskin ekstrem yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer.

Selain modal usaha, 10.600 keluarga di Indonesia juga memperoleh bantuan rehabilitasi rumah sehingga mereka bisa memiliki rumah tinggal permanen yang layak huni.

"Pajak Anda telah turut mengurangi kemiskinan dan membangun Indonesia untuk terus maju," ujar Sri Mulyani. (sap)

Baca Juga: Kepada Pengusaha, Sri Mulyani Yakinkan Pemilu Berjalan Aman dan Damai

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan pajak, perlindungan sosial, bansos, Sri Mulyani, APBN 2023

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 17 Januari 2023 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Orang Pribadi Turun Karena PPS, Ini Penjelasan Kemenkeu

Selasa, 17 Januari 2023 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Ada Hubungan Erat Antara Pajak dan Harga Energi

Senin, 16 Januari 2023 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Anda Bantu Warga Berpenghasilan Rendah Punya Rumah

Jum'at, 13 Januari 2023 | 17:30 WIB
UU PPSK

Resmi! UU PPSK Ditandatangani Presiden Jokowi

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham