Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Sri Mulyani: Kita Melihat Shortfall Penerimaan Secara Objektif

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani: Kita Melihat Shortfall Penerimaan Secara Objektif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal mengaku akan tetap pragmatis dalam mengelola APBN untuk bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah otoritas tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (15/1/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan melihat kinerja penerimaan, terutama pajak, secara lebih detail. Menurutnya, shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan tidak sepenuhnya dilihat sebagai hal yang negatif.

“[Pada] 2020, kita akan tetap pragmatis. Mungkin kalau terjadi shortfall, kita tidak akan merespons negatif. Namun, kita melihat secara objektif, ini apa yang menyebabkan shortfall,” ujar Sri Mulyani dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media nasional.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Menurutnya, jika shortfall terjadi karena otoritas tidak mampu mengumpulkan penerimaan atau meningkatkan basis pajak, pemerintah harus waspada. Namun, kalau shortfall terjadi karena korporasi sedang mendapat tekanan sehingga profitabilitasnya menurun, pemerintah menganggap hal itu sebagai siklus bisnis yang perlu netralisasi.

Dia memaparkan shortfall yang terjadi pada 2019 – karena penerimaan pajak hanya mencapai 84,4% —terjadi di tengah upaya pemerintah tetap menjaga belanja tetap besar. Hal ini, menurut Sri Mulyani, cukup berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%.

Selain itu, beberapa media nasional menyoroti beleid baru terkait ambang batas pembebasan bea masuk (de minimis) impor barang kiriman berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.199/PMK.04/2019 yang efektif pada 30 Januari 2020 ini menurunkan ambang batas dari US$75 menjadi US$3.

Baca Juga: Izin Pengoperasian KIHT Kudus Keluar

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tingkah Laku Wajib Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan tetap fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi dengan menggunakan data dan informasi untuk mengamankan target penerimaan pajak 2020. Terlebih, sudah ada direktorat khusus yang mengurus data dan informasi di Ditjen Pajak (DJP).

“Kita akan melihat lebih dalam tingkah laku dari wajib pajak. Orang yang seharusnya bayar pajak ya bayar pajak, dengan bukti yang baik. Jangan sampai orang yang harus bayar pajak enggak tahu kenapa harus bayar pajak,” jelasnya.

Baca Juga: Pengawasan WP Orang Pribadi dan Isu PPh Final UMKM Terpopuler

Sri Mulyani mengaku akan terus memberikan kepastian dari sisi pelayanan, aturan, dan enforcement yang dilakukan oleh petugas pajak. Hal ini ditempuh untuk menjaga iklim investasi. Apalagi, pajak juga berfungsi untuk memberikan stimulus kepada perekonomian.

  • Dampak Positif

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Syarif Hidayat mengaku terus menampung masukan dari sejumlah pihak terkait dengan dampak penurunan de minimis terhadap ketersediaan produsen produk substitusi impor yang murah, yang selama ini dipenuhi dari impor barang kiriman.

Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia Ikhsan Ingratubun mengungkapkan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman akan menjadi stimulus bagi UMKM nasional.

Baca Juga: Ada Risiko Shortfall, Target Penerimaan Perpajakan 2021 Dipangkas
  • Seleksi Terbuka Calon Kepala BKF

Kementerian Keuangan menggelar seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Hingga saat ini, belum ada pengganti definitif Suahasil Nazara yang sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Pendaftaran secara online melalui laman https://seleksi-terbuka.kemenkeu.go.id/ mulai 15 Januari hingga 28 Januari 2020 pukul 17.00 WIB. Seluruh pengumuman dalam tahapan seleksi akan disampaikan di laman tersebut dan/atau https://www.kemenkeu.go.id/.

  • Perangkat Pendukung Penambahan KPP Madya

Direktur Penyuluhan, Pelayananan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan hingga saat ini otoritas masih menyusun perangkat pendukung dari rencana penambahan KPP Madya. Rencana pembentukan KPP Madya belum disosialisasikan langsung kepada wajib pajak (WP).

Baca Juga: Kemenkeu Proyeksikan Belanja Pemerintah Naik 0,6%-4,8% Tahun Ini

Hestu mengungkapkan kesiapan internal menjadi penting terkait pembentukan unit kerja baru DJP. Pasalnya, perubahan tersebut akan mencakup banyak aspek dalam tata organisasi fiskus yang terdampak kebijakan baru tersebut. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, shortfall, DJP, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 10:22 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kamis, 24 September 2020 | 08:30 WIB
FILIPINA
Kamis, 24 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG
Minggu, 27 September 2020 | 06:01 WIB
APBN 2021
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA