Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Sri Mulyani Andalkan Pajak atas PMSE untuk Kerek Tax Ratio

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Andalkan Pajak atas PMSE untuk Kerek Tax Ratio

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyampaikan tanggapan pemerintah pada rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah akan mengandalkan pengenaan pajak atas kegiatan perdagangan melalui saluran elektronik (PMSE) sebagai salah satu upaya untuk mengompensasi risiko penurunan penerimaan tahun depan akibat tekanan virus Corona.

Hal itu disebutkan dalam dokumen tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2021 yang diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada DPR.

Dalam dokumen itu, pemerintah berharap pemungutan pajak atas PMSE bisa mewujudkan target rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun depan di kisaran 9,3% hingga 9,68%.

Baca Juga: Lawan Penipuan Pajak PPN, Uni Eropa Ajak China Bikin Kesepakatan

"Pemerintah berupaya untuk terus mendorong peningkatan penerimaan pajak, di antaranya dengan memperluas basis pemajakan melalui penambahan subjek/objek pajak baru," bunyi dokumen itu, dikutip Kamis (18/6/2020).

Melalui UU Nomor 2/2020, pemerintah telah menginisiasi penambahan objek/subjek pajak baru melalui pemajakan atas transaksi elektronik di antaranya memungut PPN atas impor barang tidak berwujud dan jasa oleh platform luar negeri.

Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang mengatur pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri mulai 1 Juli 2020.

Baca Juga: Cegah Resesi, Airlangga: Belanja Pemerintah Perlu Rp800 T Tiap Kuartal

Pajak atas PMSE itu mencakup langganan streaming musik, film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri. Dengan pengenaan PPN tersebut, pemerintah berharap terciptanya kesetaraan berusaha antarpelaku usaha.

"(Semua layanan digital) diperlakukan sama seperti produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri," bunyi dokumen itu.

Demi merealisasikan pajak atas PMSE, pemerintah menyiapkan berbagai hal di antaranya seperti regulasi, sosialisasi, pemetaan potensi pelaku usaha, hingga penataan organisasi terkait sentralisasi pendaftaran pelaku usaha. (rig)

Baca Juga: Wah, Setoran Pajak Pupuk Indonesia ke Negara Tembus Rp7,2 Triliun

Topik : kem-ppkf 2021, rasio pajak, tax ratio, RAPBN 2021, menteri keuangan sri mulyani, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:06 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 03 Agustus 2020 | 14:34 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020