Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Rencana Program Ungkap Aset Sukarela, Ini Saran Darmin Nasution

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Rencana Program Ungkap Aset Sukarela, Ini Saran Darmin Nasution

Darmin Nasution. 

JAKARTA, DDTCNews – Mantan Dirjen Pajak dan Menko Perekonomian Darmin Nasution memberikan beberapa catatan mengenai rencana program pengungkapan aset secara sukarela yang diusulkan melalui revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Catatan pertama mengenai periode perolehan atau kepemilikan aset yang diungkapkan. Menurut Darmin periodenya terlalu panjang karena dimulai sejak 1985. Pemerintah, sambungnya, perlu memperhatikan durasi program agar efektif mendorong kepatuhan para wajib pajak.

"Di RUU ini ada pelaporan kekurangan pembayaran PPh di masa lalu, tapi panjang sekali periodenya," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (7/7/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Dapat Masukan Soal Risiko Moral Hazard Rencana Program Ini

Darmin mengatakan program pengungkapan aset sukarela akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Walaupun tidak bernama amnesti pajak (tax amnesty), publik bisa berpandangan pemerintah akan kembali mengadakan program serupa pada masa yang akan datang.

Darmin kemudian membandingkannya dengan program sunset policy yang diadakan ketika dia menjabat dirjen pajak pada 2008. Saat itu, pemerintah hanya membatasi periodenya 3 tahun ke belakang, khusus untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara.

Walaupun periode pengungkapannya pendek, Darmin menyebut pajak yang dibayarkan sudah tergolong besar. Hal itu terjadi karena DJP mendorong semua pengusaha besar berpartisipasi dan menerapkan metode benchmarking atas pajak yang harus dibayarkan.

Baca Juga: Urgensi Revisi UU KUP dalam Upaya Konsolidasi Fiskal 2023

Pada program sunset policy, sebuah perusahaan kelapa sawit bisa membayar kekurangan pembayaran pajak hingga Rp1 triliun, sedangkan perusahaan batu bara berkisar Rp700 miliar sampai Rp1,2 triliun. Belum lagi jika ada perusahaan yang masuk ke proses penyidikan sehingga harus membayar denda 400%.

Selain soal periode perolehan harta, Darmin juga menyoroti rendahnya tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak. Menurutnya, wajib pajak yang mengungkapkan aset yang dimiliki pada periode 2007-2015 cukup diberikan pembebasan denda, tidak perlu sampai mendapatkan tarif khusus.

Darmin kemudian memberikan ilustrasi skema yang lebih dinilainya lebih ideal. Pengungkapan aset sepanjang 1985 hingga program sunset policy dapat dikenakan tarif pajak 15% atau 12% jika diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN) sekurang-kurangnya 5 tahun.

Baca Juga: Kurangi Tax Gap PPN, Begini Saran Pakar Pajak

"Setelah itu, dari 2007 sampai 2015, kalau perlu hanya dibebaskan dendanya saja kalau dia melapor. Tarifnya normal saja, 30% atau 25% kalau gunakan dananya untuk SBN selama paling kurang 5 tahun," ujarnya.

Dalam rancangan revisi UU KUP, terdapat 2 skema kebijakan dalam program pengungkapan aset sukarela. Pada kebijakan I, pengungkapan aset hingga 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan saat tax amnesty akan dikenakan PPh final 15% dari nilai aset atau 12,5% dari nilai aset jika diinvestasikan dalam SBN yang ditentukan pemerintah.

Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak akan diberikan penghapusan sanksi. Pada wajib pajak yang gagal menginvestasikan asetnya dalam SBN, harus membayar 3,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi atau membayar 5% jika ditetapkan DJP.

Baca Juga: Atasi Masalah Fundamental Pajak, Ini Saran Pakar

Sementara pada kebijakan II, pengungkapan aset wajib pajak orang pribadi yang diperoleh pada 2016-2019 dan masih dimiliki sampai 31 Desember 2019 tetapi belum dilaporkan dalam SPT 2019. Wajib pajak akan dikenakan PPh final 30% dari nilai aset atau 20% jika diinvestasikan dalam SBN.

Wajib pajak tersebut juga akan diberikan fasilitas penghapusan sanksi. Sementara pada wajib pajak yang gagal investasi dalam SBN, harus membayar 12,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi atau 15% dari nilai aset jika ditetapkan DJP. (kaw)

Baca Juga: Apakah Revisi UU KUP Tidak Pro Rakyat Kecil?
Topik : revisi UU KUP, ungkap aset sukarela, kepatuhan wajib pajak, tax amnesty, Darmin Nasution

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 Juli 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini Estimasi Penerimaan Pajak dari Pengenaan PPh Minimum WP Rugi

Selasa, 13 Juli 2021 | 20:16 WIB
REVISI UU KUP

Penunjukan Pihak Lain Jadi Pemungut Pajak, Ini Potensi Penerimaannya

Selasa, 13 Juli 2021 | 20:15 WIB
REVISI UU KUP

Simak, Ternyata Ini Tujuan Pemerintah Ingin Pungut Pajak Karbon

berita pilihan

Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini