PAJAK RAKSASA DIGITAL

Soal Rencana Pajak Digital Prancis, Ini Kata Menteri Keuangan AS

Redaksi DDTCNews | Kamis, 28 Februari 2019 | 18:58 WIB
Soal Rencana Pajak Digital Prancis, Ini Kata Menteri Keuangan AS

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin (kiri) saat bertemu dengan Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire (kanan). (foto: New York Daily News)

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun mendukung pengenaan tarif pajak minimum korporasi global yang diserukan Prancis, Amerika Serikat menyatakan ketidaksepakatannya dengan langkah aksi unilateral terkait pajak digital yang disusun negara anggoata Uni Eropa tersebut.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin saat bertemu dengan Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire di Paris pada Rabu (27/2/2019) waktu setempat. Menurut Steven, masalah pajak digital harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.

“Saya bersimpati dengan masalah yang perlu ditangani, tapi saya pikir lebih luas dari sekedar digital. Itu juga bisa mencakup basis perusahaan yang lebih luas, di mana masalah mereka berada menjadi lebih rumit,” katanya, seperti dikutip pada Kamis (28/2/2019).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Dia menegaskan tidak mendukung pajak digital yang saat ini telah diusulkan Prancis. Seperti diketahui, Pemerintah Prancis akan terus maju dengan langkah unilateral dalam pemajakan perusahaan digital dan teknologi besar. Pemerintah akan menyodorkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan berlaku surut hingga 1 Januari 2019.

Rancangan payung hukum pajak ‘GAFA’ (Google, Apple, Facebook, Amazon) sebagai langkah unilateral dari Prancis ini akan mempengaruhi perusahaan dengan penjualan global lebih dari 750 juta euro dan penjualan di Prancis 25 juta euro.

Sebelumnya, Ketua Komite Keuangan Senat Amerika Serikat Senator Chuck Grassley mengungkapkan kekhawatirannya terhadap langkah beberapa negara yang akan menerapkan kebijakan pajak yang diskrimatif. Kebijakan ini menargetkan perusahaan multinasional di industri teknologi atau digital, yang memiliki basis usaha di Negeri Paman Sam.

“Kami tidak mendukung pajak digital saat ini yang telah diusulkan, tetapi kami sangat menantikan posisi Prancis jika ada solusi global di OECD yang akan menggantikannya,” kata Mnuchin seperti dilansir france24. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara