Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Soal Penambahan KLU, Ditjen Pajak: Sudah Siap dalam DJP Online

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Penambahan KLU, Ditjen Pajak: Sudah Siap dalam DJP Online

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi. 

JAKARTA, DDTCNews – Bertambahnya klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang berhak mendapatkan insentif sudah diakomodasi dalam sistem elektronik Ditjen Pajak (DJP).

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan sistem DJP Online sudah mengakomodasi bertambahnya KLU yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana diatur dalam PMK 86/2020. Penyesuaian sudah dilakukan otoritas pada akhir pekan lalu.

“Ini [penambahan KLU] sudah siap dalam DJP Online," katanya, Senin (27/7/2020).

Baca Juga: Anggaran Insentif Pajak UMKM Dipotong 54%, Ada Apa?

Iwan menambahkan dengan sudah siapnya DJP Online mengakomodasi penambahan KLU, diharapkan tidak ada lagi permohonan wajib pajak yang ditolak. Menurutnya penambahan KLU berlaku untuk hampir seluruh jenis insentif pajak.

Adapun detail perluasan sektor yang berhak memanfaatkan insentif adalah sebagai berikut. Pertama, Insentif PPh Pasal 21 untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu, meningkat dari sebelumnya 1.062 bidang industri

Selain batasan KLU, karyawan yang bekerja pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) atau pada perusahaan di kawasan berikat juga dapat memperoleh fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) ini.

Baca Juga: Duh, Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Turun Hingga 27%

Kedua, insentif PPh Pasal 22 Impor. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu (sebelumnya hanya 431 bidang industri), pada perusahaan KITE, atau pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor.

Ketiga, insentif angsuran PPh Pasal 25. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.013 bidang industri tertentu (sebelumnya hanya 846 bidang industri), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25.

Keempat, insentif PPN. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu (sebelumnya hanya 431 bidang industri), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah sehingga berhak atas restitusi dipercepat.

Baca Juga: Ini 4 Makna Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19

Sebelumnya, sejumlah wajib pajak dengan KLU yang baru dalam PMK 86/2020 mengeluhkan adanya penolakan pengajuan insentif yang diperpanjang hingga Desember 2020 ini. Simak artikel ‘KLU Masuk PMK 86/2020, Pengajuan Insentif Pajak Ditolak? Ini Kata DJP’. (kaw)

Topik : PMK 86/2020, PMK 44/2020, insentif pajak, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 24 September 2020 | 13:16 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kamis, 24 September 2020 | 12:08 WIB
KADIN INDONESIA
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK