PP 12/2023

Soal Pajak Penghasilan Final 0% UMKM di PP 12/2023, Begini Skemanya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 Maret 2023 | 13:10 WIB
Soal Pajak Penghasilan Final 0% UMKM di PP 12/2023, Begini Skemanya

Ilustrasi. Pedagang menata kaos oblong di pasar tradisional Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (1/3/2023). Sejumlah pedagang di pasar tersebut mengaku pendapatan mereka meningkat setelah daerah itu ditetapkan menjadi kawasan inti IKN Nusantara dengan adanya pembeli yang berasal dari para pendatang terutama dari tenaga kerja pembangunan IKN . ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc,

JAKARTA, DDTCNews - Pajak penghasilan (PPh) final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada UMKM menjadi salah satu fasilitas yang diberikan terkait dengan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) PP 12/2023, wajib pajak dalam negeri tidak termasuk bentuk usaha tetap (BUT) yang berinvestasi di IKN dengan nilai kurang dari Rp10 miliar dan memenuhi persyaratan tertentu bisa dikenai PPh final 0%.

“Pajak penghasilan yang bersifat final … dikenai atas penghasilan dari peredaran bruto usaha sampai dengan Rp50 miliar dalam 1 tahun pajak yang diterima atau diperoleh pada lokasi usaha yang berada di wilayah Ibu Kata Nusantara,

Baca Juga:
Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Adapun penghasilan dari omzet usaha tersebut tidak termasuk, pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi berkeahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Ketiga, penghasilan dari jasa yang dilakukan selain di wilayah IKN dan/atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan selain di wilayah IKN.

Baca Juga:
Tarif PPh Final Penghasilan dari Penempatan DHE SDA Dulu dan Kini

Keempat, penghasilan yang telah dikenai PPh final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan perpajakan tersendiri, kecuali penghasilan yang dikenai PPh final sesuai PP yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (PP 55/2022).

Kelima, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh.

Adapun sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) PP 12/2023, persyaratan tertentu yang harus dipenuhi wajib pajak meliputi, pertama, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan dan/atau memiliki cabang di wilayah IKN. Kedua, melakukan kegiatan usaha di wilayah IKN.

Baca Juga:
Bagaimana Cara Kegiatan Usaha Didata sebagai UMKM Berdasarkan Pajak?

Ketiga, terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN. Selain itu, syarat juga bisa terpenuhi jika wajib pajak memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah IKN.

Keempat, telah melakukan penanaman modal di wilayah IKN serta memiliki kualifikasi UMKM yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Kelima, telah mengajukan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas PPh yang bersifat final paling lama 3 bulan sejak penanaman modal dan mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas.

Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 tempat usaha atau cabang di wilayah IKN, penentuan batasan nilai investasi Rp10 miliar dan batasan omzet sampai dengan Rp50 miliar ditentukan berdasarkan pada gunggungan dari seluruh lokasi tempat usaha atau cabang tersebut.

Baca Juga:
Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

“Pajak penghasilan yang bersifat final … diberikan terhitung sejak persetujuan pemberian fasilitas … sampai dengan tahun 2035,” bunyi penggalan Pasal 56 ayat (5) PP 12/2023.

Di sisi lain, PP 12/2023 juga memuat ketentuan pengenaan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengenaan berlaku untuk penghasilan dari usaha yang memenuhi 3 kondisi (tidak harus akumulatif).

Pertama, penghasilan dari usaha yang dikecualikan dari pengenaan PPh yang bersifat final. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pada lokasi usaha selain yang berada di wilayah IKN. ketiga, penghasilan yang diterima atau diperoleh pada lokasi usaha di wilayah IKN yang berasal dari peredaran bruto yang melebihi batasan Rp50 miliar.

Baca Juga:
DJP Ajak Pelaku UMKM Buka Usaha di IKN, Ada Tarif PPh Nol Persen

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 56 ayat (7), wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah (bagi wajib pajak yang diwajibkan) atau melakukan pencatatan secara terpisah (bagi wajib pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan).

Pembukuan atau pencatatan secara terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas PPh final sebagaimana dimaksud dalam PP ini dan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut.

Jika terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.

Ketentuan mengenai penerapan serta tata cara pengajuan permohonan, penerbitan, pembatalan atau pencabutan surat persetujuan, dan pelaporan PPh final 0% tersebut akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 14 Juni 2024 | 17:39 WIB UNIVERSITAS PANCA BUDI

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 14 Juni 2024 | 17:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tarif PPh Final Penghasilan dari Penempatan DHE SDA Dulu dan Kini

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bagaimana Cara Kegiatan Usaha Didata sebagai UMKM Berdasarkan Pajak?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB