Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Soal Kripto dan NFT, Industri Ini Minta Pengecualian Kewajiban Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Kripto dan NFT, Industri Ini Minta Pengecualian Kewajiban Pajak

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews – Perwakilan industri kripto memohon OECD untuk mengecualikan kewajiban pelaporan pajak atas aset berupa mata uang kripto, non-fungible token (NFT), decentralize finance (DeFi), dan pembayaran ritel.

Coinbase’s Vice President for Tax Lawrence Zlatkin mengatakan proposal yang dibuat OECD terlalu luas dan membebankan industri kripto. Sebab, proposal yang dibuat melihat aset-aset tersebut sebagai aset keuangan, alat pembayaran, sekaligus investasi.

“Proposal tersebut hanya akan memberikan beban tambahan pada industri yang relatif baru dan baru lahir,” katanya seperti dikutip dari coindesk.com, Minggu (29/5/2022).

Baca Juga: Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Dalam proposalnya, OECD berencana memperluas ketentuan sektor perbankan yang telah ada untuk menghentikan kepemilikan mata uang kripto asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah adanya pendapatan yang dirahasiakan.

OECD juga akan memperluas aturannya lebih jauh untuk ketentuan perbankan dan norma pencucian uang yang saat ini diterapkan pada kripto. Bank diwajibkan untuk mengidentifikasi pemilik rekening demi mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Bank juga harus mengirimkan perincian terkait dengan rekeningnya kepada otoritas pajak. Namun, perwakilan industri kripto menilai persyaratan tersebut sulit diterapkan dalam aset berupa NFT dan mata uang kripto karena perubahan harganya yang sangat dinamis.

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Untuk itu, Zlaktin menilai pemberlakuannya masih terlalu cepat dan belum matang, terutama jika kebijakan tersebut diterapkan atas DeFi. Dia menyarankan OECD untuk menunggu hingga memiliki parameter yang lebih siap.

Sementara itu, Penasihat Senior Departemen Keuangan AS Erika Nijenhuis tidak sependapat dengan pernyataan Zlatkin. Menurutnya, belum ada alasan yang tepat untuk mencegah penerapan atas kebijakan pajak terhadap aset digital tersebut. (rig)

Baca Juga: WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP
Topik : prancis, oecd, pajak, pajak internasional, kripto, NFT, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 08:19 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Makin Leluasa Awasi WP, Muncul Wacana Tak Ada Lagi Pemutihan Pajak

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 07:30 WIB
KOTA MATARAM

Restoran yang Tak Jujur Lapor Omzet Diperiksa, Siap-Siap Kena Denda

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Tanpa Pajak Negara Bisa Apa?

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober