Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Soal Klausul Penunjukan Pemungut Pajak, DPR Minta Penjelasan Lanjutan

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Klausul Penunjukan Pemungut Pajak, DPR Minta Penjelasan Lanjutan

Ilustrasi. Suasana rapat kerja yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Sebagian fraksi di Komisi XI DPR meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah atas klausul penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, dan pajak transaksi elektronik (PTE) pada RUU KUP.

Fraksi PDIP meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengingat ketentuan penunjukan pihak lain lantaran klausul tersebut dapat berimplikasi terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya melalui e-commerce.

Menurut PDIP, penunjukan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak tersebut memberikan kewenangan kepada dirjen pajak untuk melakukan pemutusan akses terhadap penyelenggara sistem elektronik yang tidak melakukan pemotongan/pemungutan pajak.

Baca Juga: Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

"Apakah DJP (Ditjen Pajak) juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan dialami oleh para merchant selama pemutusan jaringan elektronik terjadi?," tulis PDIP dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP, dikutip pada Selasa (28/9/2021).

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra juga meminta pemerintah untuk menjelaskan secara terperinci mengenai pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan pihak lain yang nantinya ditetapkan sebagai pemotong/pemungut pajak.

Senada, Fraksi PPP mengusulkan pemerintah untuk menyebutkan secara lebih tegas siapa saja yang dimaksud dengan pihak lain yang wajib memotong/memungut pajak tersebut. Hal ini penting agar tak menimbulkan multitafsir dan ambiguitas.

Baca Juga: Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Berbeda dengan fraksi-fraksi lainnya, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan adanya pengaturan khusus mengenai kewajiban pelaporan dan pemungutan pajak bagi pemungut PPN PMSE luar negeri.

Demokrat mengusulkan pemeriksaan dan penagihan pajak atas pemungut PPN PMSE luar negeri untuk dapat dilembagakan melalui instansi khusus, tidak bisa hanya melalui pemutusan akses oleh Kemenkominfo.

Demokrat juga meminta adanya ketentuan khusus tentang sengketa pajak bagi pemungut PPN PMSE dan adanya pengecualian atas marketplace dalam negeri sebagai pemungut PPN PMSE.

Baca Juga: Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Untuk diketahui, ketentuan penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh, PPN, dan PTE diusulkan oleh pemerintah pada RUU KUP sebagai respons atas perkembangan transaksi ekonomi yang makin terdigitalisasi.

Melalui klausul tersebut, DJP bisa menunjuk pihak lain yang terlibat dalam transaksi seperti penyedia sarana transaksi elektronik untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik
Topik : ruu kup, daftar inventarisasi masalah, pajak, komisi XI DPR, pemungut pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Jum'at, 24 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Pajak Karbon Ditunda Lagi? Begini Penjelasan Kepala BKF

Jum'at, 24 Juni 2022 | 08:51 WIB
DATA PPS HARI INI

Keikutsertaan PPS Terus Menanjak, Lebih Rp300 Triliun Harta Diungkap

Jum'at, 24 Juni 2022 | 08:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Ada Pengawasan Pelaksanaan Juknis Pembatalan Surat Keterangan PPS

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut