Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Soal Ketentuan Antipenghindaran Pajak, 9 Aspek Ini Perlu Dicermati

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Ketentuan Antipenghindaran Pajak, 9 Aspek Ini Perlu Dicermati

Dosen FEB Universitas Airlangga sekaligus Wakil Ketua II KAPj IAI dan Sekretaris II IAI Jawa Timur Elia Mustikasari memaparkan materi dalam webinar bertajuk Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak: General Anti-Avoidance Rule di Indonesia, Kamis (19/8/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews - Penerapan general anti-avoidance rule (GAAR) harus didukung dengan desain hukum, kapasitas administratif, serta infrastruktur yang baik. Pasalnya, GAAR memberi kewenangan luas pada otoritas pajak sehingga perlu ada perlindungan yang memadai untuk wajib pajak.

Dosen FEB Universitas Airlangga sekaligus Wakil Ketua II KAPj IAI dan Sekretaris II IAI Jawa Timur Elia Mustikasari mengatakan penerapan GAAR dapat memberantas praktik unacceptable tax avoidance. Namun, implementasi GAAR harus tetap sesuai dengan tujuan.

"Karena GAAR sifatnya memberikan wewenang yang luar biasa kepada otoritas pajak maka harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan," ujar Elia dalam webinar bertajuk Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak: General Anti-Avoidance Rule di Indonesia, Kamis (19/8/2021).

Baca Juga: Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Elia menjabarkan setidaknya ada 9 aspek yang harus diperhatikan dalam mengadopsi GAAR berdasarkan pada publikasi dari International Monetary Fund (IMF). Pertama, tujuan akhir dari GAAR adalah untuk memberantas praktik unacceptable tax avoidance.

Kedua, GAAR merupakan pilihan terakhir karena otoritas pajak harus memenuhi persyaratan dan memerlukan interpretasi undang-undang pajak untuk menghentikan praktik unacceptable tax avoidance.

Ketiga, GAAR dirancang untuk menghentikan praktik penghindaran pajak yang bertentangan dengan maksud dari undang-undang perpajakan.

Baca Juga: Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Keempat, GAAR biasanya memberikan otoritas pajak kewenangan untuk membatalkan manfaat pajak tertentu atau mengenakan kewajiban pajak tambahan terhadap wajib pajak. Langkah itu dilakukan ketika tax avoidance dibuat hanya untuk memperoleh manfaat pajak yang relevan.

Kelima, desain hukum GAAR berpotensi menjadi kompleks karena arti frasa tax avoidance dapat berbeda untuk setiap pihak. Keenam, dalam memperkenalkan GAAR, otoritas harus memberikan perhatian pada desain hukum, kapasitas administratif, serta ketersediaan infrastruktur.

Ketujuh, infrastruktur negara untuk menyelesaikan sengketa pajak juga harus diperhatikan untuk menjamin perlindungan yang memadai bagi wajib pajak. Kedelapan, memperjelas garis pemisah antara transaksi yang akan dan tidak akan tertangkap GAAR.

Baca Juga: Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Kesembilan, GAAR harus dirancang dan diterapkan agar tidak menghambat atau menghalangi transaksi komersial biasa. Hal ini untuk menjamin hak wajib pajak yang memang dapat secara sah memanfaatkan peluang yang tersedia guna menyusun atau melaksanakan suatu transaksi.

Selain itu, Elia menyebut GAAR berpotensi meningkatkan kasus sengketa pajak karena subjektivitas dalam menginterpretasikan ketentuan GAAR. Padahal, pada saat ini, kasus sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung yang belum diputus masih tinggi.

“Untuk itu, sistem hukum yang tidak kondusif ini perlu diselesaikan dahulu sebelum menerapkan GAAR yang sarat interpretasi. Ini karena GAAR berpotensi menambah kasus di Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung,” pungkas Elia.

Baca Juga: Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Dalam kesempatan tersebut, Elia juga menjelaskan tentang perbedaan pengertian tax planning, tax avoidance, tax evasion, perbedaan antara specific anti-avoidance rule (SAAR) dan GAAR, ketentuan SAAR di Indonesia, serta wacana ketentuan GAAR dalam RUU KUP.

Elia juga menjelaskan 6 fitur utama yang harus ada dalam desain aturan GAAR. Keenam fitur tersebut meliputi pengertian transaksi, definisi manfaat pajak, purpose test, pengecualian atau keringanan, peran substansi ekonomi, dan penetapan konsekuensi pajak.

Adapun webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan seri terakhir dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. (kaw)

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, pajak, penghindaran pajak, GAAR

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker