Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Skema Pengganti Pajak & Cukai Bahan Bakar Ini Bisa Dipertimbangkan

1
1

Tampilan awal laporan. 

JAKARTA, DDTCNews – Basis pendapatan atas pajak atau cukai bahan bakar diproyeksi akan terus menyusut dalam beberapa dekade mendatang. Pemungutan biaya dengan pendekatan berbasis jarak diestimasi mampu mendorong pergeseran transportasi dan penerimaan negara yang berkelanjutan.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan bertajuk  ‘Tax Revenue Implications of Decarbonising Road Transport - Scenarios for Slovenia’ memaparkan tekanan pada pajak atau cukai bahan bakar terjadi karena efisiensi penggunaan diesel/bensin dan peningkatan elektrifikasi.

“Basis pajak yang tergerus menyebabkan menurunnya pendapatan, sehingga menempatkan tekanan pada anggaran pemerintah – terutama yang bergantung pada pajak bahan bakar – dalam jangka panjang. Pembuat kebijakan perlu mengantisipasinya,” demikian tulis OECD dalam laporan tersebut, seperti dikutip pada Kamis (23/5/2019).

Baca Juga: Proposal Pajak Ekonomi Digital Bakal Redam Lomba Penurunan Tarif

Atas kondisi tersebut, pergeseran bertahap dari pajak bahan bakar ke biaya berbasis jarak dapat memberi kontribusi untuk kebijakan pajak yang berkelanjutan. Selain berdampak pada penerimaan pajak, biaya yang dibebankan akan berdampak positif pada iklim dan lingkungan.

Dalam laporan itu, para peneliti OECD dan International Transport Forum (ITF) melakukan simulasi untuk Slovenia. Mereka menilai potensi berkembangnya basis pajak di sektor transportasi hingga 2050. Selain itu, mereka juga mengkaji bagaimana kebijakan pajak dapat beradaptasi dengan penurunan penggunaan bahan bakar fosil dalam jangka panjang.

Pertaruhannya cukup tinggi di Slovenia. Hal ini dikarenakan sekitar 14,6% dari total pendapatan pajak yang dikumpulkan di tingkat pemerintah pusat pada 2016 berasal dari cukai dan pajak karbon untuk bahan bakar transportasi jalan.

Baca Juga: Beban Pajak Operator Transportasi Dikerek 25%

Simulasi juga menunjukkan bahwa muatan kilometer moderat pada jalan raya yang secara bertahap meningkat dari 0,7 eurocent/km pada 2020 menjadi 4,6 eurocent/km pada 2050 dapat menutupi potensi penurunan pendapatan pajak bahan bakar.

Analisis untuk Slovenia memberikan pelajaran bagi negara lain, khususnya negara yang sangat bergantung pada pajak bahan bakar. Reformasi bertahap terhadap sistem pajak transportasi mulai dari hari ini akan memungkinkan adaptasi yang lancar terhadap perubahan teknologi di masa mendatang.

Pascal Saint-Amans, Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD mengatakan Slovenia seperti banyak negara lain, perlu mengantisipasi penurunan pendapatan pajak bahan bakar dari transportasi darat. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dalam transportasi jalan baik untuk iklim dan kesehatan.

Baca Juga: Soal Aksi Sepihak Pajak Ekonomi Digital, Ini Kata Robert Pakpahan

“Pergeseran ke biaya berbasis jarak akan memungkinkan pemerintah untuk merangkul sektor transportasi yang kurang bergantung pada bahan bakar fosil, sementara mengamankan pendapatan mereka dengan beralih ke sumber pendapatan yang berlanjutan,” jelas Pascal. (kaw)

“Basis pajak yang tergerus menyebabkan menurunnya pendapatan, sehingga menempatkan tekanan pada anggaran pemerintah – terutama yang bergantung pada pajak bahan bakar – dalam jangka panjang. Pembuat kebijakan perlu mengantisipasinya,” demikian tulis OECD dalam laporan tersebut, seperti dikutip pada Kamis (23/5/2019).

Baca Juga: Proposal Pajak Ekonomi Digital Bakal Redam Lomba Penurunan Tarif

Atas kondisi tersebut, pergeseran bertahap dari pajak bahan bakar ke biaya berbasis jarak dapat memberi kontribusi untuk kebijakan pajak yang berkelanjutan. Selain berdampak pada penerimaan pajak, biaya yang dibebankan akan berdampak positif pada iklim dan lingkungan.

Dalam laporan itu, para peneliti OECD dan International Transport Forum (ITF) melakukan simulasi untuk Slovenia. Mereka menilai potensi berkembangnya basis pajak di sektor transportasi hingga 2050. Selain itu, mereka juga mengkaji bagaimana kebijakan pajak dapat beradaptasi dengan penurunan penggunaan bahan bakar fosil dalam jangka panjang.

Pertaruhannya cukup tinggi di Slovenia. Hal ini dikarenakan sekitar 14,6% dari total pendapatan pajak yang dikumpulkan di tingkat pemerintah pusat pada 2016 berasal dari cukai dan pajak karbon untuk bahan bakar transportasi jalan.

Baca Juga: Beban Pajak Operator Transportasi Dikerek 25%

Simulasi juga menunjukkan bahwa muatan kilometer moderat pada jalan raya yang secara bertahap meningkat dari 0,7 eurocent/km pada 2020 menjadi 4,6 eurocent/km pada 2050 dapat menutupi potensi penurunan pendapatan pajak bahan bakar.

Analisis untuk Slovenia memberikan pelajaran bagi negara lain, khususnya negara yang sangat bergantung pada pajak bahan bakar. Reformasi bertahap terhadap sistem pajak transportasi mulai dari hari ini akan memungkinkan adaptasi yang lancar terhadap perubahan teknologi di masa mendatang.

Pascal Saint-Amans, Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD mengatakan Slovenia seperti banyak negara lain, perlu mengantisipasi penurunan pendapatan pajak bahan bakar dari transportasi darat. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dalam transportasi jalan baik untuk iklim dan kesehatan.

Baca Juga: Soal Aksi Sepihak Pajak Ekonomi Digital, Ini Kata Robert Pakpahan

“Pergeseran ke biaya berbasis jarak akan memungkinkan pemerintah untuk merangkul sektor transportasi yang kurang bergantung pada bahan bakar fosil, sementara mengamankan pendapatan mereka dengan beralih ke sumber pendapatan yang berlanjutan,” jelas Pascal. (kaw)

Topik : transportasi, cukai karbon, biaya berbasis jarak, OECD
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS
Jum'at, 19 Januari 2018 | 15:09 WIB
SWISS