Berita
Selasa, 20 April 2021 | 18:11 WIB
KPP PRATAMA KISARAN
Selasa, 20 April 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 20 April 2021 | 17:40 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Selasa, 20 April 2021 | 17:33 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Review
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Fokus
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Skema Dagang Karbon Langgar Aturan, Pengusaha Boleh Restitusi Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Skema Dagang Karbon Langgar Aturan, Pengusaha Boleh Restitusi Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRATISLAVA, DDTCNews – Pengadilan Tinggi Eropa/Court of Justice of the European Union (CJEU) memutuskan kebijakan perpajakan Slovakia terkait dengan skema perdagangan karbon telah menyalahi aturan Uni Eropa.

Menurut CJEU, pungutan pajak karbon sebesar 80% atas fasilitas tunjangan skema perdagangan karbon bertentangan dengan aturan Uni Eropa. CJEU menilai prinsip tunjangan emisi diberikan secara gratis sebagai insentif pelaku usaha menekan emisi dalam kegiatan produksi.

"Kebijakan perpajakan atas tunjangan emisi Slovakia pada 2011 jelas bertentangan dengan aturan Uni Eropa," tulis putusan CJEU, dikutip Kamis (18/2/2021).

Baca Juga: Survei Terbaru: Mayoritas Responden Dukung Pengenaan Pajak Kekayaan

Pemerintah memungut pajak karbon CO2 kepada perusahan yang mendapatkan fasilitas tunjangan emisi pada periode 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2011. Penerapan pajak tersebut setidaknya sudah mengumpulkan penerimaan hingga jutaan euro.

CJEU menilai kebijakan pajak karbon yang diterapkan pemerintah tidak hanya bertentangan dengan regulasi Uni Eropa, tetapi juga tidak mendorong pelaku usaha mengurangi emisi dari kegiatan produksi lantaran kehilangan nilai finansial dari tunjangan emisi.

"Akibatnya, perusahaan menjadi tidak berminat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini justru mengalihkan semua keuntungan perusahaan kepada kas negara," bunyi putusan CJEU.

Baca Juga: Pemerintah Bongkar Skema Penghindaran Pajak Ala Mafia

CJEU menjamin perusahaan yang dipungut pajak karbon pada tahun fiskal 2011 tetap mendapatkan hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Permohonan paling lambat diajukan pada 12 April 2021.

Pengusaha berhak mendapatkan imbalan bunga dari otoritas jika pencairan klaim restitusi terlambat dilakukan oleh pemerintah. Keputusan CJEU ini diprediksi akan memengaruhi negara lain lantaran tak hanya Slovakia saja yang memungut pajak karbon atas fasilitas tunjangan emisi dalam skema perdagangan karbon Uni Eropa.

"Pungutan pajak CO2 bukan hanya terjadi di Slovakia. Regulasi domestik yang bertentangan dengan UU Uni Eropa menjadi masalah sama yang memengaruhi negara anggota Uni Eropa lainnya," sebut CJEU seperti dilansir balkangreenenergynews.com. (rig)

Baca Juga: Mengupas Gagasan Keadilan Pajak dari Berbagai Perspektif

Topik : slovakia, perdagangan karbon, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Selasa, 20 April 2021 | 18:11 WIB
KPP PRATAMA KISARAN
Selasa, 20 April 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 20 April 2021 | 17:40 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Selasa, 20 April 2021 | 17:33 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 17:26 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 20 April 2021 | 16:52 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 20 April 2021 | 16:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 16:01 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 20 April 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR