Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Sisa Dua Bulan, Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Ditingkatkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Sisa Dua Bulan, Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Ditingkatkan

Ilustrasi. Pekerja menyajikan kue bertema Halloween di sebuah restoran. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Pemkot Bandar Lampung akan meningkatkan pemantauan terhadap kepatuhan penyetoran pajak daerah dalam sisa waktu dua bulan ini, atau menjelang akhir tahun ini.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Yanwardi mengatakan pengawasan kepatuhan tersebut utamanya menyasar wajib pajak restoran. Dia berharap pengusaha lebih patuh menyetorkan pajak yang dikumpulkan dari konsumen dengan benar.

"Sesuai dengan arahan wali kota, para objek pajak ini harus dipantau terus sebab penyampaian pajak mereka berasal dari masyarakat yang nantinya akan digunakan pemkot untuk program pembangunan," katanya, dikutip pada Rabu (3/11/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Yanwardi menuturkan kebanyakan restoran di Bandar Lampung telah menggunakan alat perekam transaksi atau tapping box untuk mempermudah pengawasan. Pemasangan alat tersebut juga sesuai dengan rekomendasi KPK dalam menutup celah kebocoran penerimaan.

Menurutnya, KPK mendorong digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah untuk mempermudah pemkot dan wajib pajak. Dengan tapping box, pengusaha akan lebih mudah dalam menghitung pajak yang harus disetorkan, sekaligus mencegah terjadinya kesalahan.

Beberapa waktu lalu, pemkot juga mulai menggencarkan penagihan tunggakan pajak daerah kepada sejumlah restoran. Misal, kepada jaringan gerai bakso yang menunggak pajak sampai dengan Rp8 miliar sejak 2015.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Setelah melalui proses penyegelan, gerai-gerai bakso tersebut akhirnya bersedia membayar tunggakan pajak daerah dan memasang tapping box untuk memudahkan pengawasan.

"Mereka sekarang sudah aktif memakai tapping box. Kami pantau terus," ujar Yanwardi dilansir lampost.co.

Yanwardi juga menambahkan bahwa pemkot berencana memasang tapping box kepada seluruh hotel, restoran, dan tempat hiburan yang memiliki penghasilan minimum Rp1 juta per hari.

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Hingga saat ini, ratusan tapping box telah terpasang di berbagai tempat usaha sebagai upaya transparansi penyampaian retribusi dan pajak daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). (rig)

Topik : kota bandar lampung, kepatuhan pajak, tapping box, restoran, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor