Shadow Economy Tembus Rp1 Kuadriliun, Malaysia Serukan Kerjasama Pajak

PUTRAJAYA, DDTCNews—Pemerintah Malaysia menyeru pada administratur pajak di seluruh dunia untuk bekerja sama dan berbagi informasi untuk mengatasi masalah kepatuhan pajak dan mencegah kegiatan ilegal, terutama shadow economy.

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan shadow economy sulit diukur karena sifatnya yang tidak terlihat dan selalu dikaitkan dengan apakah negara itu bersih atau korup. Jika negara tersebut korup dipastikan shadow economy berkembang.

”Shadow economy ini sangat besar di Malaysia, angka tersebut diperkirakan 21% terhadap produk domestik bruto (PDB), setara dengan hampir RM300 miliar atau US$73 miliar (Rp1 kuadriliun),” ujarnya di Putrajaya, Selasa (12/11/2019).

Menkeu Lim menambahkan berbagai penelitian menunjukkan ukuran shadow economy berkisar 15% dari produk domestik bruto (PDB) di negara-negara maju. Sementara itu, di negara-negara miskin ukuran shadow economy sekitar 6%.

Lebih lanjut, pemerintah saat ini bekerja dengan berbagai lembaga dan otoritas setempat untuk mengurangi perkembangan shadow economy di Malaysia. Adanya kerja sama ini diharapkan mampu mengembalikan penerimaan negara yang hilang akibat shadow economy tersebut.

Shadow economy mencakup semua kegiatan ekonomi seperti korupsi dan penghindaran pajak yang disembunyikan para pelakunya dari otoritas resmi untuk alasan moneter, peraturan dan kelembagaan yang terkait.

“Jika kita dapat mengurangi shadow economy di Malaysia hanya seperlimanya saja, bayangkan akan ada pendapatan tambahan antara RM5 miliar dan RM15 miliar dapat Anda kumpulkan setiap tahun,” papar Menkeu Lim.

Selain itu, ia berpendapat informasi dan digitalisasi adalah kunci untuk mencegah penggelapan pajak dan upaya pencucian uang, bahkan yang dilakukan pemimpin negara. Hal ini akan maksimal dilakukan jika setiap negara bekerja sama dan berbagi informasi untuk mencegah kegiatan ilegal itu.

“Salah satu faktor shadow economy adalah korupsi, dan hanya ketika kita berbagi informasi kita dapat mengambil langkah-langkah serupa untuk mengurangi korupsi,” kata Lim.

Selain itu, tambahnya, aspek penting lain yang harus kita perhatikan adalah digitalisasi terutama dengan perusahaan yang memiliki akses data ke bank dan aliran data. Jangan sampai data-data tersebut mampu dikendalikan oleh perusahaan.

Seperti dilansir dailyexpress.com.my, menurut Lim perusahaan-perusahaan ini sangat kuat sehingga sekarang semua negara harus membingkai platform multilateral yang seragam untuk memastikan kedaulatan ekonomi terlindungi.

“Kami harus memastikan kami mengendalikan data dan bukan perusahaan multinasional ini, kami harus mengendalikan untuk memastikan kepatuhan lebih efektif,” imbuh Menkeu Lim. (MG-anp/Bsi)