BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KUALA LUMPUR, DDTCNews - Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapatkan usulan menaikkan tarif pajak agar negara bisa menambah anggaran untuk perguruan tinggi.
Anwar mengatakan pemerintah memang berkomitmen melakukan reformasi pendidikan negeri, termasuk pada perguruan tinggi. Namun, dia menegaskan upaya tersebut tidak akan dilakukan dengan cara menaikkan tarif pajak.
"Ketika pemerintah [menaikkan tarif pajak], berarti orang tua dan keluarga Anda harus membayar lebih besar. Saya tidak bisa menaikkan pajak karena itu akan membuat mereka lebih sulit," katanya saat bertemu mahasiswa International Islamic University, dikutip pada Sabtu (12/4/2025).
Anwar mengatakan pendanaan perguruan tinggi di Malaysia hampir sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Pada APBN 2025, pemerintah pun mengalokasikan anggaran senilai RM64,1 miliar atau sekitar Rp243,9 triliun untuk sektor pendidikan melalui Kementerian Pendidikan.
Dia menjelaskan alokasi anggaran tersebut menjadi rekor baru untuk perguruan tinggi. Hal ini juga mencerminkan usahanya meningkatkan SDM karena Malaysia ingin bergabung dengan daftar negara maju.
Sebagian besar anggaran digunakan untuk proyek-proyek seperti peningkatan dan pemeliharaan sekolah, pembangunan sekolah baru, pemberian dukungan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, serta penguatan program pelatihan guru.
Pada saat yang sama, Anwar pun berjanji mengurangi defisit fiskal untuk menjaga keberlangsungan APBN. Namun, dia telah menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.
Ketimbang bergantung pada anggaran pemerintah, dia meminta perguruan tinggi kreatif mencari sumber pendanaan sendiri.
Dilansir malaymail.com, Anwar juga dilaporkan tengah mengkaji perubahan skema iuran pada perguruan tinggi. Pemerintah berencana menerapkan sistem yang bakal membebankan biaya kuliah lebih besar kepada keluarga kaya. (sap)
