Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Setoran PPJU Tinggi, Jalanan Gelap Gulita

A+
A-
0
A+
A-
0
Setoran PPJU Tinggi, Jalanan Gelap Gulita

CIBINONG, DDTCNews - Kendati Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke-3 terbesar di Bogor, hingga kini banyak ruas jalan di kota yang gelap gulita pada malam hari, lantaran tidak adanya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Menurut Ketua Komisi III Wawan Haikal Kurdi, PPJU sudah dibayarkan oleh para pelanggan PLN sebesar 3% dari total tagihan penggunaan listrik tiap bulannya. Bahkan pendapatan PPJU yang disetorkan ke kas daerah tiap tahunnya lebih dari Rp 60 miliar.

“PPJU merupakan andalan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengumpulkan pundi-pundi PAD. Terbesar ketiga setelah Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pertanyaan kami, kenapa masih banyak ruas jalan tanpa dilengkapi lampu PJU,” ungkapnya, pekan ini.

Baca Juga: Wah, Ada Diskon Pajak hingga 100% untuk 4 Jenis Pajak Daerah Ini

Wawan sangat memahami, jika masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedalaman dan perbatasan geram. “Hal yang sangat wajar, bila masyarakat yang menjadi penyumbang PAD itu menggugat dan mempertanyakan alokasi PPJU,” ujarnya.

Sulaiman, seorang warga Desa Candali, Rancabungur mengatakan, “Pendapatan dari PPJU cukup besar, tapi masih banyak jalan yang tak ada lampu, kalau pun ada sebagian besar tak lagi berfungsi, salah satunya di ruas Jalan Candali – Rancabungur,” ujarnya seperti dilansir bogoronline.com.

Terkait dengan temuan lampu PJU yang masih menyala di siang hari maupun rusak, Wawan menegaskan, hal itu juga merupakan tanggungjawab dinas ESDM dan seluruh UPTD dibawahnya. Karena menurutnya, saat adanya pengajuan anggaran, pasti ada perencanaan yang menyeluruh terkait hal tersebut.

Baca Juga: Hanya Andalkan Sistem Online, Potensi Pajak Hilang Rp1 Miliar/Hari

“Tentu di dalamnya dimasukan pula anggaran terkait potensi dampak yang akan terjadi. Artinya tugas pengawasan dan perawatan lampu itu menjadi bagian tugas mereka. Pokoknya nggak ada alasan, semua anggaran kita setujui, jadi harus diserap dan digunakan demi kepentingan masyarakat.” (Bsi)

Topik : pajak penerangan jalan, pajak daerah, kota bogor
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 14 Mei 2020 | 14:01 WIB
KABUPATEN TANGERANG
Kamis, 14 Mei 2020 | 09:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Rabu, 13 Mei 2020 | 15:21 WIB
KABUPATEN BONE BOLANGO
Rabu, 13 Mei 2020 | 14:49 WIB
KABUPATEN TAKALAR
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI