Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Setoran PAD Turun Akibat Covid-19, Rencana Pembangunan Terhambat

A+
A-
0
A+
A-
0
Setoran PAD Turun Akibat Covid-19, Rencana Pembangunan Terhambat

Ilustrasi. 

GIANYAR, DDTCNews – Proses pembangunan kompleks pusat pemerintah (Puspem) Kabupaten Gianyar, Bali akan mundur dari jadwal akibat pandemi Covid-19.

Bupati Made Mahayastra mengatakan pandemi Covid-19 pada tahun ini memukul sebagian besar pos pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut menyebabkan sumber pembiayaan untuk pembangunan pusat pemerintahan dipastikan molor dari jadwal awal tahun depan.

"Rencananya pada 2022 sudah mulai membangun Puspem. Proses diawali dengan dengan pembebasan lahan. Namun, hal ini kami undur," katanya di Gedung DPRD Gianyar, Senin (12/10/2020).

Baca Juga: Bantu Pengusaha Terdampak Pandemi, Pemda Adakan Pemutihan Pajak

Made menuturkan pemkab menggeser pagu belanja pembebasan lahan Puspem pada 2021 untuk sektor prioritas pada masa pandemi Covid-19. Dia menjamin pagu anggaran untuk belanja sosial sudah masuk dalam RAPBD 2021.

Dia menyebut dampak pandemi Covid-19 masih akan menekan perekonomian dan anggaran daerah tahun depan. Oleh karena itu, pemkab memasang target PAD realistis senilai Rp2,07 triliun pada 2021. Jumlah tersebut susut 29,1% atau Rp358,8 miliar dari target PAD dalam APBD 2020.

"Adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah yang mengandalkan pemasukan dari industri pariwisata,” terangnya.

Baca Juga: Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Made menambahkan sektor pariwisata diprediksi belum kembali normal pada tahu depan. Oleh karena itu, pemkab akan menempuh cara lain untuk mengamankan PAD yang sebagian besar bersinggungan dengan kegiatan pariwisata.

Salah satu kebijakan yang akan dilakukan dalam mengamankan penerimaan adalah dengan intensifikasi retribusi daerah. Selain itu, penggalian potensi akan dilakukan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber lain-lain dari PAD yang sah.

"Ini karena pandemi maka semuanya mundur. Namun, bersyukur masih bisa selesaikan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat," imbuhnya seperti dilansir balipuspanews.com. (kaw)

Baca Juga: Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Topik : pajak daerah, PAD, pariwisata, turis, warga negara asing, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 20 Juli 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN GARUT

Kibarkan Bendera Putih, Pelaku Hotel & Restoran Minta Relaksasi Pajak

Selasa, 20 Juli 2021 | 10:30 WIB
KOTA PEKANBARU

Wah, Pemkot Beri Diskon 50% BPHTB

Senin, 19 Juli 2021 | 16:00 WIB
KOTA MATARAM

Belum Bayar Pajak, Sejumlah Papan Reklame Bakal Dirobohkan

Senin, 19 Juli 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN GRESIK

Banyak Parkir Liar, Potensi Setoran Pajak Anjlok

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:11 WIB
PELAYANAN PAJAK

Sempat Tidak Bisa Akses Layanan Terkait NPWP? Ternyata DJP Lakukan Ini

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection