Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Setelah Kripto dan Fintech, Pemerintah Bakal Atur PPN e-Commerce

A+
A-
2
A+
A-
2
Setelah Kripto dan Fintech, Pemerintah Bakal Atur PPN e-Commerce

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Setelah menerbitkan aturan mengenai pengenaan pajak atas aset kripto dan financial technology (fintech), Ditjen Pajak akan segera menerbitkan regulasi khusus terkait dengan pemajakan atas sektor e-commerce.

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak (DJP) Bonarsius Sipayung mengatakan sesungguhnya perdagangan melalui e-commerce merupakan penyerahan yang terutang PPN.

"Akan kami atur. Ini masalah penegasan saja, karena mereka seharusnya terutang. Dengan aturan saat ini, gampang banget mereka menghindar. Tapi, kalau kami tetapkan marketplace menjadi pemungut PPN, siapa yang mau menghindar," katanya, dikutip pada Minggu (10/4/2022).

Baca Juga: KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Bonarsius menuturkan kegiatan usaha melalui platform sesungguhnya merupakan cara lain dari usaha konvensional. Kendati demikian, perkembangan platform pada faktanya mengubah pola transaksi bisnis yang ada saat ini.

Untuk itu, lanjutnya, perubahan pola transaksi perlu direspons dengan kebijakan pajak khusus agar potensi penerimaan dapat direalisasikan. "Memajaki ini tidak mudah ketika misalnya menggunakan cara biasa," ujar Bonarsius.

Penyesuaian peraturan diperlukan untuk menciptakan equal treatment dan level playing field antara pedagang yang menjalankan kegiatan usaha lewat platform dan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional.

Baca Juga: PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan saat ini baru mengatur secara khusus tentang pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tak berwujud serta jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean melalui platform.

Belum terdapat ketentuan khusus mengenai pengenaan PPN atas penyerahan BKP berwujud yang memang berasal dari dalam daerah pabean kepada konsumen di dalam negeri.

Pemerintah sesungguhnya dapat menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak dengan dimasukkannya Pasal 32A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) melalui UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Juga: Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Pada pasal tersebut, menteri keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak. Pihak lain yang dapat ditunjuk adalah pihak yang terlibat langsung dalam transaksi atau yang hanya memfasilitasi transaksi. (rig)

Topik : kebijakan pajak, pajak, penerimaan, PPN, kripto, fintech, e-commerce, DJP, ditjen pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 15:30 WIB
KP2KP SANANA

Pantau Proses Bisnis WP, Pegawai Pajak Koordinasikan Ini dengan Pemda

Selasa, 28 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Kejelasan Soal Waktu Implementasi Pajak Karbon

Selasa, 28 Juni 2022 | 13:30 WIB
KPP PRATAMA MAROS

Tatap Muka dengan Nasabah Prioritas, KPP Jelaskan Sederet Manfaat PPS

Selasa, 28 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak dari Sektor Tambang Tumbuh 3 Digit, Begini Perinciannya

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:00 WIB
PMK 106/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar

Rabu, 29 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Pertalite Pakai QR Code, Uji Coba di 4 Wilayah Jawa Barat Ini