Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pembayaran Royalti kepada Pemerintah

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa PPh Pasal 23 atas Pembayaran Royalti kepada Pemerintah

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai pembayaran royalti kepada pemerintah sehubungan dengan imbalan atas hak pengelolaan tambang batu bara yang menjadi objek PPh Pasal 23.

Perlu dipahami, dalam kasus ini, Pemerintah Kabupaten X memiliki tambang batu bara. Kemudian, pemerintah menyerahkan hak penambangan tersebut kepada PT A. Dengan demikian, PT A memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah Kabupaten X.

Berikutnya, PT A memberikan hak pengelolaan tambang kepada wajib pajak. Atas hak pengelolaan tambang tersebut, wajib pajak diminta membayar sejumlah kompensasi kepada PT A. Selanjutnya, wajib pajak melunasi kompensasi tersebut dengan cara menggantikan PT A dalam membayar royalti kepada Pemerintah Kabupaten X. Namun, wajib pajak tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas pembayaran royalti kepada Pemerintah Kabupaten X.

Baca Juga: Hadapi Sengketa Pajak? Jangan Lupa Baca Yurisprudensi di Perpajakan ID

Otoritas pajak berpendapat kewajiban membayar kompensasi dari wajib pajak kepada PT A termasuk pembayaran royalti atas harta tak berwujud berupa hak pengelolaan tambang. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut terutang PPh Pasal 23.

Di sisi lain, wajib pajak menyatakan transaksi pembayaran yang dilakukannya kepada Pemerintah Kabupaten X tidak termasuk objek pajak. Sebab, transaksi tersebut bukanlah pembayaran royalti, melainkan bagi hasil produksi sehingga tidak menjadi objek PPh Pasal 23. Selain itu, pemerintah bukan merupakan subjek pajak dan pembayaran bagi hasil kepada pemerintah telah disetor langsung ke kas negara.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Kemudian, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Baca Juga: Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau Perpajakan ID.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat koreksi positif PPh Pasal 23 yang ditetapkan oleh otoritas pajak tidak dapat dibenarkan.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai pembayaran kepada PT A sebenarnya merupakan bagian dari keuntungan Pemerintah Kabupaten X atas penjualan batu bara dan bukan royalti. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian antara wajib pajak dan PT A.

Baca Juga: Sengketa Pajak Berakhir, Perusahaan Tambang Ini Bayar Rp10 Triliun

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 36662/PP/M.XIII/12/2012 tanggal 14 Februari 2012, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 6 Juni 2012.

Pokok sengketa dalam perkara ini ialah permohonan banding yang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas koreksi positif DPP PPh Pasal 23 terutang senilai Rp2.322.940.956.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK selaku otoritas pajak menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam perkara ini, kepemilikan tambang batu bara berada di tangan Pemerintah Kabupaten X. Kemudian, pemerintah menyerahkan hak penambangan kepada PT A. Oleh sebab itu, PT A memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah Kabupaten X.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 21 Akibat Berpindahnya Lokasi Kantor

Dalam perkembangannya, PT A membuat perjanjian dengan Termohon PK. Berdasarkan pada perjanjian tersebut, dapat diketahui Termohon PK memperoleh hak pengelolaan tambang dan memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada PT A. Selanjutnya, Termohon PK melunasi kompensasi tersebut dengan cara menggantikan PT A dalam membayar royalti kepada pemerintah.

Dalam proses pembayaran royalti ke pemerintah, Termohon PK membuat bukti setor atas namanya dan menyatakan pembayaran tersebut mewakili kewajiban PT A. Terhadap hal tersebut, Pemohon PK berpendapat bahwa pihak yang wajib membayarkan royalti kepada pemerintah ialah PT A dan bukan Termohon PK. Sebab, invoice yang diterbitkan pemerintah atas royalti yang dimaksud ditujukan kepada PT A selaku pemegang hak pengelolaan.

Lebih lanjut, Pemohon PK juga berdalil jika terdapat pengalihan hak pengelolaan dan pembayaran royalti yang diserahkan dari PT A kepada Termohon PK, seharusnya dilakukan dengan berdasarkan persetujuan pemerintah.

Baca Juga: Modal Bergerak Bebas, Keanggotaan Tetap FATF Menjadi Penting

Dalam hal ini, tidak terdapat kontrak antara pemerintah dan Termohon PK terkait dengan pengalihan hak dan pembayaran royalti. Dengan begitu, alur transaksi yang seharusnya dilakukan ialah Termohon PK membayar kompensasi terlebih dahulu kepada PT A. Kemudian, PT A membayarkannya kepada pemerintah sebagai bentuk royalti

Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, imbalan sehubungan dengan hak penggunaan atas harta tak berwujud termasuk bentuk royalti.

Kewajiban membayar kompensasi dari wajib pajak kepada PT A termasuk bentuk pembayaran royalti atas harta tak berwujud berupa hak pengelolaan tambang. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut terutang PPh Pasal 23.

Baca Juga: Indonesia Kejar Keanggotaan FATF, Ini Manfaatnya dari Sisi Perpajakan

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan pendapat Pemohon PK. Termohon PK menyampaikan terdapat 3 alasan pembayaran royalti kepada pemerintah tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 23.

Pertama, kompensasi yang dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten X secara substansi tidak termasuk dalam pengertian royalti, tetapi bagi hasil produksi batu bara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerja sama pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, bagi hasil produksi merupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Adapun PNBP tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 23.

Baca Juga: NIK Belum Aktif, Aturan Kenaikan Tarif PPh 23 Non-NPWP Tetap Berlaku

Kedua, Pemerintah Kabupaten X tidak termasuk subjek pajak. Dengan demikian, transaksi pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten X bukan merupakan objek pajak. Ketiga, pembayaran bagi hasil kepada pemerintah telah disetor langsung ke kas negara. Hal ini ditunjukkan dengan bukti pembayaran atas bagi hasil yang disetorkan Termohon PK ke rekening kas negara.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding sudah tepat dan benar. Adapun terhadap perkara ini, terdapat 2 pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi PPh Pasal 23 yang ditetapkan oleh Pemohon PK atas biaya royalti tidak dapat dipertahankan. Sebab, setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan kedua belah pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa Pembuatan Faktur Pajak Sederhana Tanpa NPWP Pembeli

Kedua, Mahkamah Agung menimbang tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Sengketa Pajak yang Belum Diputus Capai Ratusan Triliun, Ini Detailnya
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 23

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 Juni 2022 | 11:06 WIB
ANALISIS PAJAK

Mengurai Penyebab Sengketa Pajak dan Solusi Pencegahannya

Minggu, 12 Juni 2022 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terseret Kasus Sengketa Pajak, Coca-Cola Ajukan Banding

Jum'at, 10 Juni 2022 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pembuktian Pembelian TBS Sawit dari Kelompok Tani

Jum'at, 10 Juni 2022 | 11:30 WIB
HASIL ANALISIS PPATK

PPATK Rampungkan 265 Analisis Pidana Pencucian Uang, Didominasi Pajak

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini