Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pajak atas Bunga Pinjaman Luar Negeri yang Kurang Bayar

A+
A-
2
A+
A-
2
Sengketa Pajak atas Bunga Pinjaman Luar Negeri yang Kurang Bayar

RESUME putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak atas bunga pinjaman luar negeri yang masih kurang bayar. Dalam hal ini, wajib pajak melakukan pinjaman kepada perusahaan di Arab Saudi (X Co), berdasarkan short term loan agreement.

Otoritas pajak melakukan koreksi sebab berdasarkan penelitian terdapat transaksi pembayaran bunga pinjaman oleh wajib pajak kepada X Co yang tidak dipotong PPh Pasal 26. Sebaliknya, wajib pajak berdalil telah memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga kepada X Co dengan benar.

Menurut wajib pajak, penghitungan bunga pinjaman dilakukan dengan memperhatikan perubahan perjanjian yang tertuang dalam amendment of short term loan agreement pada 29 Desember 2009.

Baca Juga: Kejar Penerimaan, Kemenangan di Pengadilan Pajak Perlu Ditingkatkan

Sebab, dalam dokumen perubahan tersebut, jumlah pinjaman wajib pajak lebih sedikit dibandingkan yang tertulis dalam short term loan agreement. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak. Putusan lebih lengkapnya dapat diunduh di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding atas keberatan terhadap penetapan Ditjen Pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan penentuan bunga pinjaman yang dibayarkan wajib pajak kepada X Co dilakukan berdasar short term loan agreement dan amendment of short term loan agreement.

Baca Juga: Tuntaskan Piutang BLBI, Kejaksaan Incar Pelanggaran Pajak Obligor

Pembebanan bunga pinjaman masa pajak Maret 2010 oleh wajib pajak telah sesuai dengan amendment of short term loan agreemen yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan short term loan agreement.

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan. Karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak.

Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55912/PP/M.IIIA/13/2014 tanggal 7 Oktober 2014, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 21 Januari 2015.

Baca Juga: Jumlah Putusan Turun, Ini Penjelasan Sekretariat Pengadilan Pajak

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 26 masa pajak Maret 2010 sebesar Rp7.452.585 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Sebagai informasi, dalam perkara ini Termohon PK melakukan pinjaman sejumlah kepada X Co yang berkedudukan di Arab Saudi berdasarkan short term loan agreement.

Pemohon PK melakukan koreksi karena berdasarkan penelitian terdapat transaksi pembayaran bunga pinjaman oleh Termohon PK ke X Co yang tidak dipotong PPh Pasal 26 pada masa pajak Maret 2010.

Baca Juga: Duh, Gary Lineker Kena Tagih Pajak Rp97 Miliar

Padahal, Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan atas pembayaran bunga harus dilakukan pemotongan PPh Pasal 26. Namun, dalam hal ini Termohon PK tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga pinjaman kepada X Co.

Selain itu, saat keberatan, Termohon PK baru menyerahkan dokumen amendment of short term loan agreement. Menurut Pasal 26A ayat 4 UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 16 Tahun 2009, data yang tidak diberikan saat pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan penyelesaian keberatannya.

Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan dalil Pemohon PK. Sebab, perjanjian atas pinjaman yang dilakukan Termohon PK dengan X Co telah mengalami perubahan dan tertuang dalam amendment of short term loan agreement.

Baca Juga: Eks Bintang Real Madrid Ini Dua Kali Menang Sengketa Pajak

Dalam amendment of short term loan agreement tersebut, jumlah pinjaman Termohon PK kepada X Co lebih sedikit dibandingkan yang tertulis dalam perjanjian awal. Artinya, Pemohon PK terlalu tinggi menetapkan bunga pinjaman tersebut tanpa mempertimbangkan isi perjanjian yang telah diubah.

Selanjutnya, Termohon PK berdalil telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 saat dibayarkannya bunga pinjaman tersebut dengan benar. Dengan demikian, koreksi Pemohon PK tidak sesuai fakta yang terjadi sehingga harus dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat.

Baca Juga: Terlibat Kasus Penggelapan Pajak, Petinggi Volkswagen Digugat Jaksa

Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut. Pertama, koreksi DPP PPh Pasal 26 masa pajak Maret 2010 sebesar Rp43.097.813 tidak dapat dibenarkan.

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan para pihak dalam persidangan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, penghitungan bunga pinjaman yang dibayarkan kepada X Co terikat dengan isi amandement short term agreement yang dibuat Termohon PK dengan X Co. Karena itu, koreksi Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan dan fakta yang terjadi.

Baca Juga: Duh, Banyak Pemimpin Politik Terseret Kasus Pajak dan Keuangan

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (Bsi)

(Disclaimer)
Topik : kasus pajak, sengketa pajak bunga pinjaman, putusan pengadilan pajak, putusan Mahkamah Agung

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 03 Maret 2020 | 14:06 WIB
MALAYSIA

Pengadilan Tolak Penundaan Sidang Kasus Pajak Anak Najib Razak

Kamis, 30 Januari 2020 | 13:54 WIB
KASUS PAJAK

Sepanjang 2019, 32 SPDP Perpajakan Sudah Diproses Kejati DKI

Rabu, 02 Oktober 2019 | 20:06 WIB
AUSTRALIA

Komisaris ATO Dapatkan Akses Dokumen Pribadi Gould

Jum'at, 15 Februari 2019 | 15:40 WIB
SELANDIA BARU

Tersandung Kasus Pajak, Pengembang Properti Dihukum Kerja 120 Jam

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Senin, 27 September 2021 | 13:51 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik

Senin, 27 September 2021 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 22 Impor Tumbuh 292%, Ini Kata Kemenkeu

Senin, 27 September 2021 | 12:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini