Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Selain KUP, Ini Daftar RUU yang Diperpanjang DPR

1
1

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang IV tahun sidang 2017-2018 pada Kamis (26/4). Sejumlah agenda jadi pembahasan, salah satunya soal RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sidang paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan dan dimulai pukul 11.25 WIB. Perangkat pimpinan DPR lainnya seperti Ketua DPR Bambang Soesatyo, Fadli Zon dan Agus Hermanto hadir mendampingi Taufik dalam memimpin rapat. Paripurna kali ini dihadiri 169 anggota dewan, 108 anggota dewan izin, 283 anggota dewan tak hadir.

Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi turut menghadiri ageenda terakhir legislatif sebelum memasuki masa reses. 

Baca Juga: Apindo: Badan Independen Pajak Rawan Dipolitisasi

"Adapun agenda hari ini adalah pembicaraan tingkat II (dua) pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan protokol pelaksanaan paket komitmen ke-enam di bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka ASEAN (Protocol of Implementation of the Sixth Package of Commitment of Service)," ujar Taufik Kurniawan saat membuka Rapat di Ruang Rapat Paripurna DPR. 

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan penyerahan laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil fit & proper test calon anggota BPK RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Adapula penyerahan laporan Komisi VI DPR RI terhadap hasil fit & proper test anggota KPPU masa jabatan 2017-2022 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Selain KUP, berikut sejumlah RUU yang mendapat perpanjangan pembahasan: 

Baca Juga: DPR: Revisi UU KUP Dibahas Bareng RUU Ini
  1. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol;
  2. RUU tentang Pertembakauan;
  3. RUU tentang Perkoperasian;
  4. RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  5. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  6. RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK);
  7. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  8. RUU tentang Jabatan Hakim;
  9. RUU tentang Mahkamah Konstitusi;
  10. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
  11. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi turut menghadiri ageenda terakhir legislatif sebelum memasuki masa reses. 

Baca Juga: Apindo: Badan Independen Pajak Rawan Dipolitisasi

"Adapun agenda hari ini adalah pembicaraan tingkat II (dua) pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan protokol pelaksanaan paket komitmen ke-enam di bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka ASEAN (Protocol of Implementation of the Sixth Package of Commitment of Service)," ujar Taufik Kurniawan saat membuka Rapat di Ruang Rapat Paripurna DPR. 

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan penyerahan laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil fit & proper test calon anggota BPK RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Adapula penyerahan laporan Komisi VI DPR RI terhadap hasil fit & proper test anggota KPPU masa jabatan 2017-2022 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Selain KUP, berikut sejumlah RUU yang mendapat perpanjangan pembahasan: 

Baca Juga: DPR: Revisi UU KUP Dibahas Bareng RUU Ini
  1. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol;
  2. RUU tentang Pertembakauan;
  3. RUU tentang Perkoperasian;
  4. RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  5. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  6. RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK);
  7. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  8. RUU tentang Jabatan Hakim;
  9. RUU tentang Mahkamah Konstitusi;
  10. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
  11. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Topik : ruu kup, ruu pnbp, rapat paripurna
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI