PMK 149/2021

Sektor Penerima Insentif Pajak Ditambah, Begini Kata DJP

Dian Kurniati | Rabu, 03 November 2021 | 15:35 WIB
Sektor Penerima Insentif Pajak Ditambah, Begini Kata DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menambah jumlah sektor penerima insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan penambahan jumlah kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) masuk dalam PMK 149/2021. Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan kemudahan dari sisi perpajakan kepada pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19.

"Diperlukan kemudahan administrasi perpajakan melalui pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada PMK tersebut," katanya, Rabu (3/11/2021).

Baca Juga:
Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Neilmaldrin mengatakan penambahan KLU penerima insentif berlaku untuk masa pajak Oktober sampai dengan Desember 2021. KLU yang menerima insentif di antaranya berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran.

PMK 149/2021 merupakan perubahan kedua dari PMK 9/2021 yang sebelumnya sudah direvisi dengan PMK 82/2021. Pemerintah melakukan penyesuaian kriteria penerima insentif pajak untuk sektor yang masih membutuhkan dukungan agar menjadi daya ungkit perekonomian secara luas.

Sekarang, insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan untuk wajib pajak pada 397 KLU. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya sebanyak 132 KLU. Adapun insentif restitusi PPN dipercepat diberikan untuk wajib pajak pada 229 KLU, dari sebelumnya hanya 132 KLU.

Baca Juga:
Sengaja Tidak Lapor SPT? Ada Risiko Sanksi Pidana Penjara dan Denda

Sementara pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25 diberikan untuk wajib pajak pada 481 KLU. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 216 KLU. Simak pula ‘Sektor yang Bisa Dapat Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah

Selain ketiga insentif tersebut, pemerintah juga tetap memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final DTP untuk UMKM, dan PPh final jasa konstruksi DTP atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi