Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sederet Fasilitas Pajak UMKM dalam UU HPP, Ini Pernyataan Resmi DJP

A+
A-
30
A+
A-
30
Sederet Fasilitas Pajak UMKM dalam UU HPP, Ini Pernyataan Resmi DJP

Booth UMKM yang dihadirkan dalam acara Sosialisasi UU HPP di Medan, Sumatra Utara. (foto: Ditjen Pajak)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menekankan kembali terkait posisi strategis pelaku UMKM dalam perekonomian nasional. Karenanya, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pun mengatur sejumlah fasilitas dan dukungan perpajakan kepada pelaku UMKM.

Dikutip dari siaran pers otoritas, Sabtu (5/2/2022), DJP menjabarkan kembali sejumlah fasilitas pajak yang diberikan. Di antaranya, pengenaan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang hanya 0,5% dari pendapatan bruto sesuai PP 23 2018, penurunan tarif 50% berdasarkan pasal 31E UU PPh, hingga fasilitas batasan omzet tidak kena pajak untuk UMKM hingga Rp500 juta dalam setahun.

UU HPP juga mengatur mengenai penerapan tarif final pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1%, 2%, atau 3% untuk UMKM yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP).

Baca Juga: PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kebijakan UU HPP sangat berpihak kepada UMKM.

"Misal Anda punya restoran dan laku, beromzet Rp 1 miliar setahun, Rp500 jutanya dikurangkan dulu, ini enggak bayar pajak. Adil, kan? Baru sisanya hanya bayar PPh final 0,5%. Jadi ini sangat, sangat berpihak kepada UMKM," ujar Sri Mulyani dalam acara sosialisasi UU HPP di Medan.

Dalam acara yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga mengingatkan seluruh wajib pajak agar memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS), mengingat periode berlakunya yang terbatas. Program ini hanya diadakan hingga 30 Juni 2022 mendatang.

Baca Juga: Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajekshah juga mengingatkan pengusaha kelapa sawit yang banyak berada di provinsinya untuk taat pajak. Musa mendorong wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP-nya jika memang belum punya. Musa juga meminta wajib pajak memanfaatkan PPS untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang belum tuntas.

Dalam acara Sosialisasi UU HPP di Medan, DJP juga mengundang sejumlah pelaku UMKM untuk membuka booth di lokasi. Hal ini menjadi bentuk dukungan DJP terhadap UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya. DJP juga ingin menekankan poin terkait totalitas dukungan pemerintah dari aspek perpajakan kepada pelaku UMKM. (sap)

Baca Juga: WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP
Topik : UU HPP, batas omzet tak kena pajak, UMKM, PP 23/2018, PPh final, insentif pajak, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi