Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

'Saya Tidak Pernah Membayar Denda Itu'

A+
A-
0
A+
A-
0
'Saya Tidak Pernah Membayar Denda Itu'

Diva pop Madonna. (Foto: madonna.com)

NEW YORK, DDTCNews - Diva pop Madonna membuat pernyataan kontroversial karena mengelak membayar denda pajak sebesar US$1 juta atau setara Rp14,5 miliar saat melakukan pertunjukan di St. Petersburg, Rusia pada 2012 silam.

Postingan media sosial menyebutkan dirinya dijatuhi denda pajak sebesar US$1 juta oleh Pemerintah Rusia. Denda tersebut karena komentarnya yang disebut mendukung komunitas LGBT di Negeri Beruang Merah.

"Saya tidak pernah membayar denda itu," katanya di akun Instagram dikutip Selasa (28/7/2020).

Baca Juga: Pajak Karbon Uni Eropa Disebut Tidak Sesuai Aturan WTO

Penelusuran rekam jejak kejadian tersebut kemudian dilakukan billboard.com. Hasilnya menunjukan tuntutan denda pajak tersebut berasal dari tuntutan hukum dari kelompok konservatif kepada Madonna pasca konser pada November 2012.

Kelompok tersebut mengajukan gugatan hukum terhadap Madonna dan promotor konser sebesar 333 rubel atau setara dengan US$10 juta. Mereka menuntut penyanyi asal AS tersebut karena pernyataan dan tindakan yang dinilai mendukung komunitas LGBT di Rusia.

Selain itu, politisi lokal berhaluan konservatif Vitaly Milonov saat itu juga mengklaim Madonna telah melanggar UU Pajak dan Keimigrasian Rusia. Oleh karena itu pertunjukan yang digelar seharusnya berstatus ilegal dan terdapat pelanggaran ketentuan visa kunjungan warga asing.

Baca Juga: Kasus Pajak Selesai, Model Israel Ini Bayar Denda Pajak Rp21 Miliar

Pengadilan distrik Moskovsky St. Petersburg kemudian mengeluarkan putusan tidak ada bukti kuat yang menyatakan Madonna telah melanggar UU Pajak dan Keimigrasian dalam menyelenggarakan konser. Selain itu, majelis hakim menolak tuntutan hukum yang diajukan sebesar US$10 juta.

Fakta tersebut kemudian dikonfirmasi oleh promotor acara Yevgeny Filkenshtein. Menurutnya, pengadilan tidak melihat adanya propaganda LGBT selama pertunjukan dihelat dan hanya sebatas audiensi untuk bersikap toleran terhadap orang-orang dengan orientasi seksual dan latar kepercayaan agama yang berbeda.

"Pengadilan akhirnya memihak kepada kami dan artis kami [Madonna], dan tidak ada denda yang dijatuhkan sama sekali," terang Filkenshtein seperti dilansir billboard.com. (Bsi).

Baca Juga: Rencana Pajak Karbon Uni Eropa Bikin Eksportir Rusia Geregetan

Topik : madonna, denda pajak, Rusia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 26 Maret 2020 | 10:00 WIB
SURABAYA
Kamis, 19 Maret 2020 | 15:30 WIB
KOTA BATAM
Jum'at, 28 Februari 2020 | 17:29 WIB
SULAWESI TENGAH
Kamis, 13 Februari 2020 | 17:32 WIB
KOTA TANGERANG
berita pilihan
Minggu, 09 Agustus 2020 | 06:01 WIB
BELANJA SOSIAL
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK