Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Sanksi Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP Direvisi

A+
A-
10
A+
A-
10
Sanksi Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP Direvisi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Besaran sanksi denda dalam Pasal 44B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) direvisi. Ketentuan tersebut merupakan salah satu perubahan UU KUP yang dimuat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pasal 44B ayat (1) UU KUP pada dasarnya mengatur wewenang menteri keuangan untuk meminta jaksa agung menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara.

“Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan,” demikian bunyi Pasal 44B ayat 1, dikutip pada Selasa (19/10/2021)

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Namun, penghentian penyidikan dapat dilakukan setelah wajib pajak/tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara dan sanksi denda. Besaran sanksi denda tersebut kini dibuat berjenjang tergantung pada perbuatan yang dilakukan wajib pajak.

Adapun bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan akibat kealpaan (Pasal 38 UU KUP) diharuskan melunasi pokok pajak dan denda sebesar 1 kali dari pokok pajak yang kurang dibayar. Sanksi itu lebih rendah ketimbang ketentuan sebelumnya, yaitu sebesar 3 kali dari pokok pajak yang kurang dibayar.

Selanjutnya, bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan secara sengaja (Pasal 39 UU KUP) harus membayar pokok pajak ditambah dengan denda sebesar 3 kali pokok pajak yang kurang dibayar. Sanksi tersebut masih sama dengan ketentuan terdahulu.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Kemudian, bagi wajib pajak yang membuat faktur pajak/bukti potong PPh fiktif (Pasal 39A UU KUP) harus membayar pokok pajak dan denda 4 kali lipat dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi ini lebih tinggi ketimbang ketentuan sebelumnya, yaitu sebesar 3 kali dari pajak kurang dibayar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sanksi denda penghentian penyidikan kasus faktur fiktif menjadi lebih berat karena dianggap perbuatan kriminal. Sementara itu, sanksi karena pidana kealpaan diturunkan karena dianggap tidak ada niat melakukan suatu kejahatan perpajakan. Simak ‘Faktur Pajak Fiktif, Sri Mulyani: Sanksinya Lebih Berat di UU HPP’.

Perincian perubahan besaran sanksi yang harus dibayar wajib pajak/tersangka agar penyidikan tindak pidana dihentikan dapat disimak dalam tabel berikut.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas



Topik : UU HPP, pajak, UU KUP, sanksi pajak, penghentian penyidikan, pidana perpajakan, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Penghitungan Imbalan Bunga

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus