Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Rumah Tak Penuhi Syarat Insentif PPN, Bagaimana Risiko Fakturnya?

A+
A-
3
A+
A-
3
Rumah Tak Penuhi Syarat Insentif PPN, Bagaimana Risiko Fakturnya?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Aisha. Saya mendengar adanya aturan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak untuk 2022. Saya telah menerbitkan dua faktur pajak dengan kode 07 dan 01 atas penyerahan tersebut. Namun, berita acara serah terima atas penyerahan tersebut baru saya daftarkan tiga bulan setelah dilakukannya serah terima.

Pertanyaan saya, apakah ada konsekuensi atau risiko terhadap faktur pajak yang sebelumnya telah saya terbitkan? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Aisha, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya Ibu Aisha. Menteri keuangan telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang pemberian insentif PPN DTP untuk sektor perumahan pada tahun ini.

Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 (PMK 6/2022).

Pada pasal 3 ayat (1) PMK 6/2022 disebutkan pemberian PPN terutang yang ditanggung pemerintah diberikan pada saat penandatanganan di hadapan notaris disertai dengan berita acara serah terima. Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2022 berbunyi:

“(1) PPN terutang yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penyerahan yang terjadi pada saat:

  1. ditandatanganinya akta jual beli; atau
  2. ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas,

di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 September 2022.”

Kemudian, berita acara harus didaftarkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima sesuai Pasal 3 ayat (3) PMK 6/2022 yang mengatur:

“(3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.”

Lebih lanjut, apabila pengusaha kena pajak (PKP) tidak mendaftarkan berita acara serah terima sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) PMK 6/2022, PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung pemerintah.

Dengan kata lain, penyerahan rumah yang dilakukan PKP tidak memenuhi syarat untuk mendapat insentif PPN DTP. Jika demikian, terdapat risiko lanjutan atas faktur pajak insentif PPN DTP yang sebelumnya telah diterbitkan.

Ketentuan mengenai faktur pajak tersebut dapat merujuk ke Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-14/PJ/2022 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak serta Penegasan Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda Sehubungan dengan Pembuatan Faktur Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 (SE-14/2022).

Berdasarkan pada SE-14/2022, PKP harus melakukan pembetulan atau mengganti faktur pajak yang telah diterbitkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Angka 7 huruf b SE-14/2022 yang berbunyi:

“b. Atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang tidak memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membetulkan atau mengganti Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 (nol tujuh) dengan mengganti kode transaksi 07 (nol tujuh) menjadi kode transaksi 01 (nol satu).”

Kemudian, apabila pembetulan atau penggantian faktur pajak menyebabkan PPN yang terutang menjadi lebih besar, PKP berkewajiban membayar sanksi bunga.

Jika PKP tidak membetulkan atau mengganti faktur pajak meski penyerahan rumah tak memenuhi syarat untuk diberi insentif, kantor pelayanan pajak (KPP) dapat menagih PPN kepada PKP penjual sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)
Topik : Konsultasi UU HPP, DDTC Fiscal Research & Advisory, konsultasi pajak, pajak, PPN, PPN DTP, PMK 6/2022

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor