Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Royalti Termasuk BKP Tidak Berwujud yang Kena PPN, Begini Ketentuannya

A+
A-
3
A+
A-
3
Royalti Termasuk BKP Tidak Berwujud yang Kena PPN, Begini Ketentuannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Royalti atau pembayaran atas penggunaan aset tak berwujud (intangible asset) dan hak kekayaan intelektual termasuk dalam barang kena pajak (BKP) tidak berwujud.

Apabila terjadi penyerahan BKP tidak berwujud dalam negeri, sepanjang yang menyerahkan BKP tidak berwujud tersebut adalah pengusaha kena pajak (PKP) maka akan dikenakan PPN. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g UU 42/2009 tentang PPN.

"Royalti termasuk dalam BKP tidak berwujud," cuit Ditjen Pajak (DJP) melalui akun resminya, @kring_pajak, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: Implementasi OSS Masih Terkendala RDTR, Begini Kata Kepala BKPM

Beleid di atas menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean (luar negeri) di dalam daerah pabean (dalam negeri) dan ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

Contoh pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean:

Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki pengusaha B yang berkedudukan di Hong Kong. Pengusaha B dari Hong Kong itu memberikan hak kepada pengusaha A di Jakarta untuk menggunakan merek dagangnya pada barang produksi pengusaha A.Atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha A di dalam daerah pabean terutang PPN.

Baca Juga: DJP Ingatkan, PKP Bisa Dicabut Jika Tak Lapor SPT Masa PPN 3 Bulan

Sebagai informasi, objek PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean (luar negeri) ini merupakan refleksi dari prinsip destinasi (destination principle) yang diadopsi dalam pemungutan PPN di Indonesia. Maksudnya, PPN dikenakan di tempat terjadinya konsumsi atau pemanfaatan dari BKP dan/atau jasa kena pajak (JKP).

Dalam Pasal 4 ayat 1 UU PPN juga dijabarkan BKP tidak berwujud terdiri dari, pertama, penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.

Kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.

Baca Juga: DJP Beberkan Tambahan Penerimaan Pajak dari Implementasi UU HPP

Kempat, pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada poin pertama, kedua, dan ketiga di atas, berupa penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi serupa; penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio; dan penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.

Kelima, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup )motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.

Keenam, pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Baca Juga: Jokowi Wanti-Wanti Seluruh Pejabat Agar Tidak Ganggu Investor

Seluruh penjelasan DJP di atas menjawab pertanyaan seorang netizen di twitter terkait dengan ketentuan penganaan PPN atas royalti. "Siang taxmin, @kring_pajak, mau bertanya tentang PPN royalti, apakah juga dibebaskan atas barang kena pajak yang PPN-nya dibebaskan?" tanya netizen tersebut. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU HPP, UU PPN, PPN, barang kena pajak, BKP, objek pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 24 November 2022 | 08:53 WIB
OPINI PAJAK

Restitusi Biasa Versus Pengembalian Pendahuluan, Pilih yang Mana?

Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022

Rupiah Bergerak Dinamis, Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS

Selasa, 22 November 2022 | 17:37 WIB
PMK 70/2022

Dua Jenis Jasa Kesenian dan Hiburan Ini Tetap Kena PPN, Apa Saja?

Selasa, 22 November 2022 | 15:57 WIB
DDTC ACADEMY - SEMINAR

Meneropong Masa Depan Pajak di Seminar Tax Outlook 2023

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut