Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

A+
A-
0
A+
A-
0
Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Menkeu Sri Mulyani dalam paparan APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi cukai hasil tembakau (CHT) per Agustus 2021 mampu tumbuh sebesar 17,8% atau mencapai Rp111,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan penerimaan CHT yang kuat tak serta merta disokong oleh kenaikan tarif, melainkan juga pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

Pasalnya, makin tinggi tarif CHT maka makin besar insentif bagi pihak tertentu untuk memproduksi rokok ilegal. "Makin tinggi tarif cukai yang kita berlakukan, banyak sekali dampaknya dari sisi terjadinya peredaran rokok ilegal. Teman-teman DJBC telah bekerja luar biasa keras bagaimana tidak bocor menjadi rokok ilegal," ujar Sri Mulyani, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Jurus Kembalikan Defisit: Penerimaan Ditingkatkan, Belanja Dipertajam

Dengan demikian, pertumbuhan penerimaan CHT yang konsisten double digit adalah berkat usaha dari DJBC dalam menindak peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, 44,91% penindakan yang dilakukan DJBC mayoritas adalah penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

DJBC tercatat telah melakukan 16.988 penindakan terhitung sejak Januari hingga Agustus 2021. Adapun 7.952 penindakan di antaranya adalah penindakan terhadap pelanggaran atas ketentuan cukai.

Baca Juga: Begini Kata Wamenkeu Soal Efek UU HPP ke Penerimaan Perpajakan

Upaya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas ketentuan cukai khususnya CHT dilakukan melalui Operasi Gempur. Harapannya, langkah ini menurunkan peredaran rokok ilegal dan menjaga peredaran rokok legal di masyarakat.

Selain menindak peredaran rokok ilegal, DJBC juga aktif melakukan penindakan terhadap pelanggaran atas ketentuan impor. Tercatat, 8.404 penindakan yang dilakukan DJBC terkait dengan pelanggaran atas ketentuan impor.

"Penindakan dilakukan terhadap barang-barang berbahaya seperti narkoba dan juga melindungi industri kita yang menghadapi persaingan yang tidak sehat akibat impor-impor," ujar Sri Mulyani. (sap)

Baca Juga: Beban Ekonominya Cukup Berat, Perokok Minta Pemerintah Tahan Cukai

Topik : penerimaan cukai, cukai tembakau, cukai rokok, penerimaan perpajakan, kebijakan perpajakan, rokok ilegal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 12 September 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Pemerintah Dorong Semua Produsen Rokok Beroperasi Secara Legal

Kamis, 09 September 2021 | 15:20 WIB
RAPBN 2022

Naik, Penerimaan Perpajakan 2022 Disepakati Rp1.510 Triliun

Kamis, 09 September 2021 | 14:10 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Curhat Wamenkeu Soal Sulitnya Putuskan Kebijakan Cukai Rokok

Selasa, 07 September 2021 | 14:20 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Seberapa Penting Simplifikasi Struktur Cukai Rokok?

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:10 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:01 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

KPP Bisa Akses Data Wajib Pajak dari Luar Negeri, Tapi Ada Syarat Ini