BERITA TERKINI
TEPAT 10 tahun silam, yakni 19 Juni 2016, portal media perpajakan yang Anda tengah baca ini resmi diluncurkan oleh DDTC. Sama seperti judul Surat dari Kelapa Gading waktu itu, DDTCNews hadir untuk mencoba jernih di tengah kegaduhan.
Bagaimanapun, kegaduhan soal perpajakan di Indonesia selalu berpotensi muncul. Kondisi ini dikarenakan masyarakat perpajakan (tax society) Indonesia masih belum terbentuk secara matang. Literasi pajak masih rendah. Alhasil, isu perpajakan juga rentan dimanipulasi.
Apalagi, digitalisasi telah membuat distribusi isu perpajakan membanjiri ruang publik secara instan. Sayangnya, isu perpajakan tidak jarang diperdebatkan tanpa konteks yang memadai, sebagian informasi beredar terlalu cepat, dan sebagian lainnya sulit dipahami.
Padahal, dengan perkembangan dunia perpajakan yang sangat cepat, informasi yang diterima publik makin banyak dan kompleks. Tidak hanya dalam lingkup domestik, tetapi juga global atau internasional. Risiko munculnya informasi asimetris justru makin besar.
Sederhananya, pada masa lalu informasi asimetris muncul karena tidak semuanya sampai ke publik. Pada masa sekarang, semuanya bisa didapatkan publik tetapi menyisakan persoalan benar atau tidaknya informasi tersebut. Kedua masa membutuhkan kehadiran informasi yang tepercaya.
Jauh sebelum menghadirkan DDTCNews, DDTC telah menerbitkan majalah InsideTax. Berbagai isu perpajakan disuguhkan secara komprehensif dengan analisis yang mendalam. Majalah ini juga menyediakan ruang bagi publik untuk menyumbangkan ide dan gagasan.
Namun, sejalan dengan adanya kebutuhan informasi secara cepat pada era digitalisasi, DDTC memanfaatkan ruang pada situs webnya untuk berbagi informasi secara online. Dalam perjalannya, dibentuklah dedicated unit untuk mengembangkan portal media perpajakan.
Pengembangan diikuti dengan sejumlah misi, antara lain mengurangi asimetri informasi perpajakan, menyediakan ruang bertemunya seluruh pemangku kepentingan, serta berkontribusi pada perumusan kebijakan yang transparan dan berbasis keilmuan.
Ada pula misi mengawal implementasi kebijakan dan administrasi perpajakan. Kemudian, yang tidak kalah krusial adalah misi memperkuat literasi melalui penyediaan data dan informasi perpajakan yang kredibel. Semua misi tersebut konsisten dijalankan hingga sekarang.
Nyatanya, diskursus tentang pajak di publik saat ini terpantau lebih banyak. Contoh, kata ‘NPWP’ dan frasa ‘uang rakyat’ akhir-akhir ini sering kita jumpai di media sosial. Pencarian kata dan frasa tersebut juga mengalami kenaikan berdasarkan pada data Google Trends.
Sejalan dengan kondisi tersebut, masih berdasarkan pada data Google Trends, pencarian kata ‘DDTC’ juga mengalami kenaikan. Mengutip data Google Analytic, jumlah pengguna aktif (active users) situs web DDTCNews sepanjang 2025 tercatat sebanyak 7,1 juta, naik 33% dari tahun sebelumnya.
Menariknya, jika dilihat dari traffic source, total 88,6% berasal dari Google (58,1%) dan direct (30,5%). Data ini menunjukkan adanya komposisi yang sehat karena ada kemampuan jangkauan terhadap audiens baru serta loyalitas pembaca.
Data-data tersebut tentu saja memantik berbagai rancangan inovasi dari ruang redaksi DDTCNews yang turut melibatkan berbagai unit di DDTC. Tujuannya adalah mendekatkan DDTCNews dengan para pembaca sekaligus merawat ruang dialog yang konstruktif.
Selama 1 dekade ini, DDTCNews juga terus berinovasi di berbagai aspek, seperti tampilan situs web, variasi konten berita dan nonberita, dan berbagai kanal dan platform interaksi. DDTCNews juga terus berupaya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
Beberapa contoh program yang telah diluncurkan seperti infografis perpajakan, komik dan animasi pajak, kanal debat, kanal Coretax, podcast, Dapur DDTCNews, dan lainnya. Mulai tahun ini, DDTCNews juga meluncurkan program Suluh Pajak. Selain itu, akan ada inisiatif baru dengan sejumlah kampus menyangkut riset.
Pada tahun ini, DDTCNews juga akan kembali menggelar survei pembaca setelah sebelumnya diadakan pada 2020. Lomba menulis yang menjadi agenda tahunan mulai 2017 juga akan diselenggarakan. Dengan platform media sosial, akan digelar pula berbagai quiz.
Tak berhenti sampai di situ, DDTCNews juga akan meluncurkan English Version untuk sejumlah artikel berita dan insight. Bertepatan pula dengan momentum HUT ke-19 DDTC, DDTCNews juga akan terlibat dalam Grand Event Indonesia Tax Summit 2026.
Berbagai inovasi dan agenda DDTCNews tersebut semata-mata dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan misi yang telah disebutkan sebelumnya. Muaranya adalah meneguhkan pajak sebagai kesepakatan bersama, yang menjadi tema peringatan 1 dekade DDTCNews.
Pada hakikatnya, pajak bukan hanya dilihat sebagai penerimaan negara yang merupakan kontribusi dari wajib pajak. Lebih dari itu, pajak merupakan wujud kesepakatan antara negara dan wajib pajak untuk bersama-sama membiayai kebutuhan publik. Artinya, ada aspek alokasi uang pajak.
Dalam konteks itu, ruang redaksi DDTCNews mencoba memperkenalkan frasa “kedaulatan wajib pajak” yang seutuhnya dan sebenar-benarnya. Frasa ini tidak ditujukan untuk mempersempit makna “kedaulatan rakyat” di negara demokrasi Indonesia, tetapi mengambil semangatnya.
Frasa “kedaulatan wajib pajak” coba dimunculkan pada momentum satu dekade DDTCNews karena para pembayar pajak lah yang menjadi penentu pembangunan. Tanpa pajak, dari mana bahan bakar pembangunan, termasuk pembayaran utang?
“Kedaulatan wajib pajak” pada akhirnya tidak hanya berhenti pada urusan nilai penerimaan pajak. Lebih dari itu, ada suara wajib pajak yang tetap perlu didengar, perumusan kebijakan bersama, dan penenentuan alokasi, serta pengawasan pemanfaatan pajak.
Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak. Namun, ada batasnya. Dalam konteks ini, dalil lama “no taxation without representation” menjadi relevan.
Seremonial peluncuran Piagam Wajib Pajak dan keberadaan wakil rakyat (DPR) dalam urusan legislatif sangat perlu sekaligus menjadi syarat penting. Namun, keduanya hanyalah awalan dari suatu perjalanan kesepakatan antara negara dan masyarakat wajib pajak.
Kesepakatan tersebut hanya dapat terbangun apabila masyarakat wajib pajak memiliki akses terhadap informasi yang memadai, memahami hak dan kewajibannya, serta memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam diskursus perpajakan.
Selain itu, pemerintah memiliki ruang untuk menjelaskan tujuan, dasar pertimbangan, serta manfaat dari setiap kebijakan. Pemerintah juga berkewajiban menjaga kepercayaan melalui kebijakan yang transparan, administrasi yang adil, serta pengelolaan penerimaan pajak yang akuntabel.
Pajak sebagai kesepakatan bersama hanya dapat bertahan apabila hak dan kewajiban kedua belah pihak berjalan secara seimbang. Selama satu dekade terakhir dan akan berlanjut setelah ini, DDTCNews berupaya mengambil peran strategis agar kesepakatan bersama terus dicapai.
Bertepatan dengan momentum peringatan satu dekade, Redaksi DDTCNews dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada Anda, para pembaca. Tanpa pembaca yang setia menyimak sajian berita setiap harinya, DDTCNews mustahil bisa bertahan dan bertumbuh hingga saat ini.
DDTCNews masih terus berkembang. Inovasi akan terus dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan. Namun, satu hal yang tidak akan berubah, yakni upaya untuk meneguhkan pajak sebagai kesepakatan bersama.
