Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Resmi Dirilis! Ini PMK Pengenaan PPN Perdagangan Online atau PMSE

A+
A-
20
A+
A-
20
Resmi Dirilis! Ini PMK Pengenaan PPN Perdagangan Online atau PMSE

Ilustrasi. Warga menggunakan perangkat elektronik untuk berbelanja online di salah satu situs belanja online di Depok, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). Ditjen Pajak dalam waktu dekat bakal memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis beleid yang menjabarkan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN atas barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean yang melewati perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/PMK.03/2020. Peraturan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2020 mendatang ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Perpu 1/2020 yang mengamanatkan pengenaan PPN pada kegiatan PMSE.

“PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE,” demikian kutipan Pasal 2 ayat 1 PMK 48/2020.

Baca Juga: Kerangka untuk Sharing & Gig Economy, Definisi Platform Sangat Luas

PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean tersebut dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri. Adapun pelaku usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.

Pelaku usaha PMSE dapat berupa pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE (PPMSE) luar negeri, dan/ atau PPMSE dalam negeri. PPMSE sendiri adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

Pedagang/penyedia jasa luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli barang di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

PPN yang terutang dari transaksi antara pedagang/penyedia jasa luar negeri dengan pembeli barang atau penerima jasa secara langsung akan dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang/penyedia jasa luar negeri yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.

Namun, apabila pedagang/penyedia jasa luar negeri melakukan transaksi melalui PPMSE luar negeri ataupun dalam negeri maka PPN dapat dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang/penyedia jasa luar negeri serta PPMSE luar/dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.

Sementara itu, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean yang tidak dapat dipungut oleh pelaku usaha PMSE tetap terutang PPN. PPN tersebut dipungut, disetorkan, dan dilaporkan sendiri oleh pembeli barang dan/ atau penerima jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Undang-Undang PPN. (kaw)

Baca Juga: PPh Perseroan Terbuka dan PPN PMSE, Download Aturannya di Sini
Topik : PMSE, e-commerce, digital, ekonomi digital, Perpu 1/2020, PMK 48/2020, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:55 WIB
SE-39/PJ/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 14:53 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Rabu, 08 Juli 2020 | 14:42 WIB
SE-38/PJ/2020
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK