AMERIKA SERIKAT

Rencana Biden Naikkan Tarif Pajak Dinilai Tak Bertaring, Ini Alasannya

Muhamad Wildan | Jumat, 30 April 2021 | 12:30 WIB
Rencana Biden Naikkan Tarif Pajak Dinilai Tak Bertaring, Ini Alasannya

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Brenner/AWW/sa.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Orang-orang kaya AS diperkirakan bakal berupaya keras untuk menghindari pajak apabila proposal kenaikan tarif pajak atas capital gain yang diusung Presiden AS Joe Biden disetujui.

Wharton Business School mengatakan dari total target penerimaan pajak senilai US$1 triliun yang ditargetkan oleh Biden, sekitar 90% di antaranya diprediksi tidak akan berhasil dipungut akibat penghindaran pajak.

"Kami memandang proposal yang diajukan Biden tidak punya taring. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menghindari pajak atas capital gain," ujar Director of Policy Analysis dari Penn Wharton Budget Model John Ricco, Jumat (30/4/2021).

Baca Juga:
Gara-Gara Insentif Pajak Mobil Listrik, AS Digugat China ke WTO

Ricco menilai apabila tarif pajak atas capital gain resmi dinaikkan, orang kaya tidak akan menjual instrumen investasi miliknya seperti saham dan sebagainya. Dengan demikian, tidak ada pajak atas capital gain yang terutang.

"Pajak atas capital gain itu bersifat diskresioner. Wajib pajak bisa memilih kapan waktu yang tepat untuk menjual asetnya. Dengan demikian, mereka dapat menentukan kapan mereka ingin membayar pajak," ujarnya.

Untuk diketahui, Biden berencana meningkatkan tarif pajak atas capital gain dari yang saat ini hanya sebesar 20% menjadi 39,6% atau hampir 2 kali lipat. Alhasi, penghasilan dari investasi mendapatkan perlakuan pajak yang sama dengan penghasilan yang bersumber dari upah.

Baca Juga:
Agar Lapor SPT Cepat dan Mudah, IRS Uji Coba Aplikasi Pajak Terbaru

Kenaikan tarif juga diperlukan untuk mendanai kebijakan pendidikan dan perlindungan anak yang tertuang dalam American Family Plan. Program pada proposal ini diperkirakan membutuhkan dana sebesar US$1,5 triliun selama 1 dekade ke depan.

"Sekarang waktunya korporasi dan kelompok 1% terkaya AS membayar pajak dengan adil. Kami akan hapuskan celah hukum yang memungkinkan orang kaya membayar pajak dengan tarif lebih rendah ketimbang penerima upah," ujar Biden seperti dilansir cbsnews.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi