Relokasi Kantor ke IKN Harus Miliki Substansi Ekonomi, Apa Maksudnya?

JAKARTA, DDTCNews - Pelaku usaha bakal mendapatkan tax holiday atas relokasi kantor pusat/regional di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, kantor yang didirikan atau dipindahkan ke IKN harus memiliki substansi ekonomi sebagaimana diatur dalam PP 12/2023.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan ketentuan substansi ekonomi tersebut terpenuhi bila kantor yang didirikan atau dipindahkan ke IKN memiliki kontrol atas operasionalisasi di kawasan.

"Jadi keputusan investasi di kawasan atau di Indonesia harus dilakukan oleh kantor pusat/regional yang ada di IKN," ujar Yuliot, Sabtu (11/3/2023).

Yuliot mengatakan substansi ekonomi yang dimaksud pada PP 12/2023 terpenuhi bila perusahaan yang dimaksud memang menempatkan dana di kantor yang berlokasi di IKN dan memiliki cabang di negara lain atau di Indonesia.

Yuliot mengatakan pemerintah akan memiliki skema untuk mengevaluasi apakah kantor pusat/regional yang didirikan atau dipindahkan ke IKN memang sudah memenuhi substansi ekonomi.

"Kalau kantornya cuma diisi 1 orang dan enggak ngapa-ngapain, pemberian fasilitas PPh badan itu kan jadi tidak pas. Nanti bisa dilihat apakah ini akal-akalan atau beneran kantor untuk kegiatan bisnis," ujar Yuliot.

Lewat fasilitas tax holiday yang diberikan lewat PP 12/2023, diharapkan perusahaan multinasional tertarik untuk memindahkan kantor regionalnya dari negara-negara hub seperti Singapura ke IKN.

Untuk diketahui, ketentuan tax holiday relokasi kantor pusat/regional ke IKN telah diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 PP 12/2023.

Merujuk pada Pasal 35 ayat (2) PP 12/2023, tax holiday diberikan bila subjek pajak luar negeri (SPLN) yang merelokasi kantornya memiliki minimal 2 unit afiliasi atau entitas usaha di luar Indonesia, memiliki substansi ekonomi di IKN, dan membentuk PT di Indonesia.

Wajib pajak dalam negeri juga bisa mendapatkan tax holiday yang serupa bila mendirikan kantor pusat/regional di IKN sepanjang memenuhi substansi ekonomi di IKN dan membentuk PT di Indonesia.

Fasilitas diberikan sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang selama 10 tahun pajak. Pada 10 tahun pajak berikutnya, tax holiday diberikan sebesar 50% dari PPh badan yang terutang. "Fasilitas pengurangan PPh badan ... diberikan sampai dengan 2045," bunyi Pasal 35 ayat (6) PP 12/2023. (sap)