AMERIKA SERIKAT

Reformasi Pajak Trump Mulai Temui Titik Terang

Redaksi DDTCNews | Rabu, 18 Oktober 2017 | 16:52 WIB
Reformasi Pajak Trump Mulai Temui Titik Terang

WASHINGTON DC, DDTCNews – Partai Republik mendapatkan angin segar terkait rencana reformasi perpajakan Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Donald Trump, setelah mendapat dukungan dari dua anggota parlemen AS.

Dua anggota parlemen tersebut adalah Senator Lisa Murkowski dari Alaska dan Senator Susan Collins dari Maine. Keduanya sama-sama berasal dari Partai Republik. Murkowski mengatakan pada mulanya menolak reformasi pajak yang diusung oleh Trump, namun kini dia memilih untuk mendukung.

“Hanya saja ingin dipastikan terlebih dulu, bagaimana bentuk akhir dari rancangan undang-undang perpajakan tersebut,” tuturnya, Selasa (17/10).

Baca Juga:
Pemprov Jatim Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Begini Perinciannya

Dukungan tersebut diharapkan akan membuat draf undang-undang yang baru dapat disetujui sebelum Januari 2018. Partai Republik sendiri dalam hal ini tidak mau kejadian gagal dicabutnya Obamacare pada pertengahan tahun ini, kembali terjadi pada rencana refromasi pajak.

Kini penolakan yang cukup besar pun mengemuka dikalangan legislatif AS. Penolakan itu didasarkan pada ancaman melebarnya defisit anggaran Amerika Serikat (AS) akibat aturan perpajakan nasional yang baru.

Adapun defisit anggaran Paman Sam selama ini telah menjadi isu yang paling sensitif di kubu legislatif AS, terutama dari Parta Demokrat. Pasalnya, selama ini Pemerintah AS cukup kesulitan untuk merealisasikan program barunya, lantaran terbentur risiko pelebaran defisit anggaran nasional.

Baca Juga:
Belanja Militer Ditambah, Israel Bakal Naikkan Tarif Pajak

Salah satu persoalan terbesar yang menjelaskan mengapa defisit anggaran menjadi isu krusial adalah Pemerintah AS telah terjebak dalam defisit anggaran tahunan sebesar US$550 miliar dan utang nasional melebihi US$20 triliun. Nilai utang tersebut terakumulasi dari defisit dan bunga utang masa lalu.

Apabila draft reformasi pajak AS telah direalisasikan, maka pendapatan nasional akan terpangkas secara tajam hingga US$6 triliun. Di sisi lain, tidak ada pemotongan belanja yang sepadan yang diusulkan untuk menambal kerugian akibat reformasi pajak tersebut.

Akibatnya seperti dilansir dalam unionleader.com, pemangkasan tarif pajak yang diusulkan Trump berpeluang besar memperbesar defisit dan menambah utang.*


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Jatim Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Begini Perinciannya

Rabu, 17 April 2024 | 14:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Aturan Baru Pajak Daerah yang Jadi Kewenangan Pemprov Kepulauan Riau

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024