INGGRIS

Reformasi Pajak Pensiun, Pemerintah Susun Beberapa Proposal

Redaksi DDTCNews | Senin, 21 Juni 2021 | 11:00 WIB
Reformasi Pajak Pensiun, Pemerintah Susun Beberapa Proposal

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. (Foto: The Times)

LONDON, DDTCNews – Kementerian Keuangan Inggris dikabarkan tengah menyusul proposal perubahan pajak iuran jaminan sosial sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan penerimaan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Laporan The Daily Telegraph menyebutkan Kementerian Keuangan tengah menyusun proposal perubahan pajak iuran jaminan pensiun. Rencananya, beban pajak untuk pembayaran jaminan pensiun bagi pekerja dan pemberi kerja akan dinaikkan tahun ini

"Reformasi pajak pensiun dapat dimasukkan dalam pernyataan fiskal pemerintah pada November 2021," tulis laporan The Daily Telegraph dikutip pada Senin (21/6/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Tiga proposal reformasi pajak pensiun yang disiapkan pemerintah. Pertama, usulan kebijakan memangkas tunjangan pensiun seumur hidup dari £1 juta atau setara dengan Rp19,9 miliar menjadi sekitar £800.000 atau setara Rp15,9 miliar.

Proposal tersebut mencakup beban pajak sebesar 55% jika uang pensiun dicairkan sekaligus atau lump sum. Sementara itu, jika jaminan pensiun dicairkan secara bertahap atau dengan cara lain akan kena pajak sebesar 25%.

Kedua, rencana mengurangi insentif keringanan pajak bagi iuran pensiun. Pemerintah menurunkan tarif diskon pajak dari 40% menjadi 20%. Ketiga, menetapkan jenis pajak baru untuk pembayaran iuran pensiun pegawai yang dilakukan pemberi kerja.

Baca Juga:
OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Seperti dilansir independent.co.uk, proposal reformasi pajak pensiun dari Partai Konservatif ini dinilai bertentangan dengan manifesto politik bidang kebijakan fiskal pada 2019.

Kala itu, Partai Konservatif berjanji untuk tidak meningkatkan tarif pajak penghasilan, iuran sosial nasional atau tarif PPN. Mereka juga berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan insentif bagi para pensiunan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional