PERIZINAN USAHA

RDTR Belum Terhubung Penuh dengan OSS, BKPM Minta Dukungan Anggaran

Muhamad Wildan | Jumat, 09 Juni 2023 | 17:30 WIB
RDTR Belum Terhubung Penuh dengan OSS, BKPM Minta Dukungan Anggaran

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sistem online single submission (OSS) belum sepenuhnya terhubung dengan rencana detail tata ruang (RDTR). Hingga Mei, baru terdapat 158 RDTR yang sudah digital dan terhubung dengan OSS.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut perlunya dukungan anggaran yang memadai guna melakukan digitalisasi dan menghubungkan seluruh RDTR di Indonesia dengan OSS.

"Kalau ada kekurangannya, memang tidak ada barang bagus kalau harganya murah. Kalau kita mau bagus, harus dikasih anggaran yang bagus," katanya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Jumat (9/6/2023).

Baca Juga:
Khawatir Ganggu Fiskal Negara, Menkeu Tolak Usul Penangguhan Cukai BBM

Saat ini, terdapat 120 RDTR di daerah yang akan dirancang dengan bantuan teknis dari Kementerian Investasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Rencana penyusunan 120 RDTR tersebut masih ditelaah oleh Ditjen Anggaran (DJA).

Butuh Anggaran Rp2 Miliar - Rp3 Miliar per RDTR

Menurut penghitungan Kementerian Investasi, penyusunan RDTR di daerah membutuhkan anggaran setidaknya Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per RDTR. Tak hanya itu, penyusunan RDTR tersebut juga memerlukan dukungan regulasi.

Terkait dengan persetujuan bangunan gedung (PBG), Kementerian Investasi mengeklaim PBG sudah terintegrasi dengan OSS sejak 10 Februari 2023. Hingga saat ini, sudah ada 10.037 permohonan PBG yang dikirimkan oleh pelaku usaha melalui OSS.

Baca Juga:
Apakah Tas Mewah Dipungut PPnBM? Begini Aturannya

OSS juga masih perlu diintegrasikan dengan sistem Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pengisian data permohonan PBG.

Sebagai informasi, belum terhubungnya RDTR dengan OSS telah menghambat pengurusan izin lokasi atau yang saat ini bernama kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

Pemerintah mencatat masih terdapat banyak daerah yang belum memiliki RDTR. Guna meningkatkan kualitas perizinan, pemerintah menargetkan 2.000 RDTR dapat terintegrasi dengan OSS pada tahun depan. (rig)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 24 September 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apakah Tas Mewah Dipungut PPnBM? Begini Aturannya

Minggu, 24 September 2023 | 08:30 WIB PMK 80/2023

Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

BERITA PILIHAN
Minggu, 24 September 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sejarah Pajak Perapian atau Cerobong Asap

Minggu, 24 September 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apakah Tas Mewah Dipungut PPnBM? Begini Aturannya

Minggu, 24 September 2023 | 08:30 WIB PMK 80/2023

Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

Minggu, 24 September 2023 | 08:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Menurun, Sri Mulyani Waspadai Efeknya ke Setoran Pajak

Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

Sabtu, 23 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Fenomena Jualan Lewat Medsos, Jokowi: Segera Disusun Regulasinya

Sabtu, 23 September 2023 | 14:00 WIB KP2KP BENGKAYANG

WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Sabtu, 23 September 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp7.870 Triliun Hingga Agustus 2023

Sabtu, 23 September 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut PPN PMSE Efektif Mengayomi Pengusaha Dalam Negeri