Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

QRIS Diperluas, Aktivitas Bisnis dan Pembayaran Pajak Terintegrasi

A+
A-
1
A+
A-
1
QRIS Diperluas, Aktivitas Bisnis dan Pembayaran Pajak Terintegrasi

Ilustrasi.

DENPASAR, DDTCNews - Penggunaan aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus diperluas di Bali. Transformasi ini dilakukan untuk mengakomodir pesatnya pemanfaatan dompet digital oleh masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Trisno Nugroho mengatakan implementasi aplikasi QRIS pada pelaku usaha di wilayah Bali masuk peringkat 8 secara nasional. Sebagian besar berasal dari pelaku usaha mikro.

"Daftar merchant QRIS di Bali mayoritas merupakan usaha mikro mencapai 53,6%, usaha kecil 30,1%, usaha menengah 11,3%, usaha besar 4,7% dan lainnya 0,3%," katanya dikutip pada Selasa (26/10/2021).

Baca Juga: Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Trisno menjelaskan upaya akselerasi jumlah pelaku usaha yang menggunakan aplikasi QRIS terus dilakukan. Salah satunya dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi di Daerah (TP2DD) di Kabupaten Klungkung.

Salah satu proyek percontohan ekosistem QRIS berlaku pada destinasi wisata kawasan Nusa Penida. Digitalisasi melalui QRIS sudah berlaku secara komprehensif mulai dari tiket penyebrangan, hotel, restoran, puskesmas, hingga pura.

Layanan tersebut juga sudah terintegrasi dengan seluruh jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klungkung. Sehingga ekosistem pembayaran digital berlaku penuh bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk kawasan Nusa Penida.

Baca Juga: Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

"Digitalisasi berbasis QRIS juga telah digunakan di 18 jenis pajak dan retribusi," terangnya.

Trisno menambahkan jumlah pelaku usaha yang sudah bergabung dalam ekosistem QRIS paling banyak berada di Kota Denpasar dengan 152.258 merchant. Posisi kedua paling banyak ditempati pelaku usaha dari Kabupaten Badung sebanyak 95.029 merchant dan posisi ketiga pelaku usaha di Kabupaten Gianyar 32.903 merchant.

"Untuk itu BI terus mendorong Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), bank maupun nonbank, untuk memperbarui layanan dengan sistem digital," imbuhnya seperti dilansir bisnisbali.com. (sap)

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Investor yang Tanam Modal di Startup Diperpanjang

Topik : ekonomi digital, UMKM, e-commerce, nasional, Bank Indonesia, QRIS, Bali

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Nezar Gribaldy

Kamis, 28 Oktober 2021 | 19:12 WIB
dengan era modern ini semjanya sekarang serba digital
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS AKHIR TAHUN

Ketika Konsolidasi Fiskal Dijalankan Sambil Jaga Pemulihan Ekonomi