BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pengadilan Pajak dipandang perlu mengeluarkan putusan-putusan yang merefleksikan nilai-nilai kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj IAI) John Hutagaol mengatakan putusan Pengadilan Pajak seyogianya berkualitas sehingga dapat menjadi preseden hukum atau acuan untuk sengketa pajak yang serupa di kemudian hari.
"Inilah yang diharapkan dari setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak sehingga putusan atas suatu sengketa dapat dijadikan acuan bagi para pihak yang bersengketa," kata John dalam Regular Tax Discussion yang digelar oleh IAI, dikutip Rabu (7/6/2023).
Tak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, putusan Pengadilan Pajak yang berkualitas dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak guna menyempurnakan regulasi perpajakan di kemudian hari.
Menurut John, Pengadilan Pajak selaku badan peradilan yang independen memiliki kedudukan yang strategis. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak perlu diisi oleh hakim-hakim yang berintegritas, profesional, dan berpengalaman.
"Ini penting karena Pengadilan Pajak itu adalah benteng terakhir, jadi harus bisa memberikan keadilan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa baik wajib pajak maupun otoritas pajak," ujar John.
Untuk diketahui, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
Selama ini, pembinaan Pengadilan Pajak dilakukan oleh 2 instansi yakni Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Keuangan. MA melaksanakan pembinaan di bidang teknis peradilan, sedangkan Kementerian Keuangan melakukan pembinaan di bidang organisasi, administrasi, dan keuangan.
Merujuk pada PMK 122/2018, pembinaan oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui Sekretariat Pengadilan Pajak.
"Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, ... , pengolahan data, dan pelayanan informasi," bunyi Pasal 2 PMK 122/2018.
Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan agar pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dialihkan ke MA paling lambat pada 31 Desember 2026.
"Sejak putusan atas perkara a quo diucapkan, secara bertahap para pihak pemangku kepentingan (stakeholder) segera mempersiapkan regulasi berkaitan dengan segala kebutuhan hukum, termasuk hukum acara dalam rangka peningkatan profesionalitas sumber daya manusia Pengadilan Pajak, serta mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengintegrasian kewenangan di bawah MA dimaksud," bunyi Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023.
