Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Putin Bakal Pajaki Penyedia Layanan Digital Asing di Dalam Negeri

A+
A-
0
A+
A-
0
Putin Bakal Pajaki Penyedia Layanan Digital Asing di Dalam Negeri

Ilustrasi.

MOSKWA, DDTCNews – Pemerintah Rusia menerbitkan kebijakan untuk mengenakan pajak pada layanan digital asing yang beroperasi di Rusia. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket proposal untuk mendukung pengembangan dan daya saing bisnis teknologi domestinya.

Wakil Menteri Keuangan Rusia Alexei Sazanov mengatakan perusahaan asing yang menyediakan layanan digital di Rusia harus dikenakan pajak atas keuntungan yang diperolehnya. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara efektif pada November 2021.

“Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kontrol internet dan mempromosikan alternatif layanan digital pada masyarakat dari produk domestik,” katanya dikutip dari Silicon, Rabu (15/09/2021).

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Sebelumnya, Rusia telah menerbitkan beberapa kebijakan terhadap penyedia layanan digital asing yang beroperasi di negaranya. Pada Juni 2021, parlemen resmi mengesahkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan teknologi asing membuka kantor di Rusia mulai 1 Januari 2021.

Kewajiban pendirian kantor di Rusia tersebut dilakukan karena sebelumnya penyedia layanan digital asing selalu beralasan tidak ada kantor perwakilan di negaranya sehingga tidak dapat dikenakan pajak atau kewajiban lainnya.

Lebih lanjut, pada 1 April 2021, pemerintah juga telah menerbitkan undang-undang yang mewajibkan ponsel pintar, komputer, dan perangkat lainnya yang dibeli di Rusia harus diinstal dengan perangkat lunak buatan Rusia.

Baca Juga: Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Pemerintah juga mewajibkan perusahaan digital asing untuk menyimpan data pribadi warga negara Rusia di server yang berlokasi di Rusia. Pemerintah bahkan mewajibkan masyarakat Rusia untuk memakai alternatif mesin pencarian lokal (semacam Google).

Sekalipun demikian, rencana pemajakan layanan digital menuai pro dan kontrak di tengah-tengah masyarakat. Pihak yang mendukung beralasan dana hasil pungutan pajak tersebut dapat digunakan untuk pengembangan teknologi informasi Rusia.

Sementara itu, masyarakat yang menolak beralasan layanan digital Rusia yang selama ini beroperasi dan memperoleh keuntungan dari negara lain dikhawatirkan dikenai pajak layanan digital serupa oleh otoritas pajak negara lain. (rizki/rig)

Baca Juga: Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Topik : rusia, presiden putin, pajak digital, pajak penghasilan, perusahaan asing, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN KARANGASEM

Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Senin, 27 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak