Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Program Tax Amnesty Menunggu Keputusan Parlemen

A+
A-
0
A+
A-
0

JOHANNESBURG, DDTCNews – Menteri Keuangan Afrika Selatan Pravin Gordhan telah mengesahkan program khusus pengungkapan data secara sukarela (Special Voluntary Disclosure Program/SVDP) atau lebih dikenal dengan sebutan tax amnesty.

Kendati demikian, Gordhan mengatakan bahwa SVDP yang diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 2016 ini belum juga mendapat persetujuan dari pihak parlemen.

“SVDP ini sudah diumumkan dalam pidato Anggaran 2016. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum patuh, untuk melaporkan hartanya yang selama ini disimpan diluar negeri sampai batas waktu 31 Maret 2017,” ungkapnya.

Baca Juga: Holding Period Berakhir, Dana Repatriasi Masih Betah di Indonesia

Gordhan menambahkan, program ini dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak agar mau secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak afrika (South African Revenue Service/SARS).

Selain itu, dengan mengikuti SVDP ini, para wajib pajak akan dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi dan akan diberikan berbagai macam keringanan yang berkaitan dengan pajaknya yang telah diatur oleh SARS.

Formulir untuk mengikuti tax amnesty dapat diajukan ke SARS di bagian SVDP dengan melampirlan formulir Voluntary Disclosure Program (VDP01) yang telah tersedia dalam bentuk e-filling sejak tanggal 1 Oktober 2016.

Baca Juga: Ketentuan Pembebasan Pajak Warga yang Bekerja di Luar Negeri Diubah

Formulir yang diajukan oleh wajib pajak akan diproses atas dasar kerangka SVDP yang telah disetujui oleh parlemen. Namun, sampai saat ini finalisasi dari Undang-Undang tax amnesty masih dalam pembahasan lebih lanjut oleh pihak parlemen.

Departemen Keuangan Nasional dan SARS, seperti dilansir dalam tax-news.com, akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai aturan program SVDP pada waktu yang tepat, yakni setelah adanya keputusan hukum dari pihak parlemen. (Amu)

Baca Juga: Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan

“SVDP ini sudah diumumkan dalam pidato Anggaran 2016. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum patuh, untuk melaporkan hartanya yang selama ini disimpan diluar negeri sampai batas waktu 31 Maret 2017,” ungkapnya.

Baca Juga: Holding Period Berakhir, Dana Repatriasi Masih Betah di Indonesia

Gordhan menambahkan, program ini dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak agar mau secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak afrika (South African Revenue Service/SARS).

Selain itu, dengan mengikuti SVDP ini, para wajib pajak akan dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi dan akan diberikan berbagai macam keringanan yang berkaitan dengan pajaknya yang telah diatur oleh SARS.

Formulir untuk mengikuti tax amnesty dapat diajukan ke SARS di bagian SVDP dengan melampirlan formulir Voluntary Disclosure Program (VDP01) yang telah tersedia dalam bentuk e-filling sejak tanggal 1 Oktober 2016.

Baca Juga: Ketentuan Pembebasan Pajak Warga yang Bekerja di Luar Negeri Diubah

Formulir yang diajukan oleh wajib pajak akan diproses atas dasar kerangka SVDP yang telah disetujui oleh parlemen. Namun, sampai saat ini finalisasi dari Undang-Undang tax amnesty masih dalam pembahasan lebih lanjut oleh pihak parlemen.

Departemen Keuangan Nasional dan SARS, seperti dilansir dalam tax-news.com, akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai aturan program SVDP pada waktu yang tepat, yakni setelah adanya keputusan hukum dari pihak parlemen. (Amu)

Baca Juga: Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan
Topik : berita pajak internasional, tax amnesty, afrika selatan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 02 September 2016 | 15:28 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 11 Oktober 2016 | 08:36 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 31 Maret 2017 | 17:34 WIB
TAX AMNESTY
Rabu, 02 November 2016 | 10:17 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 23 Januari 2020 | 07:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 22 Januari 2020 | 19:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Rabu, 22 Januari 2020 | 19:00 WIB
HUBUNGAN BILATERAL
Rabu, 22 Januari 2020 | 18:50 WIB
DAVOS
Rabu, 22 Januari 2020 | 18:32 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SLOVAKIA
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:57 WIB
LOMBOK BARAT
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:13 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Rabu, 22 Januari 2020 | 16:27 WIB
OMNIBUS LAW
Rabu, 22 Januari 2020 | 15:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK