INGGRIS

Produser Film Lega, Insentif Pajak di Negara Ini Tetap Dilanjutkan

Vallencia | Kamis, 16 Maret 2023 | 22:30 WIB
Produser Film Lega, Insentif Pajak di Negara Ini Tetap Dilanjutkan

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Produser perfilman akhirnya dapat bernapas lega menyusul keputusan pemerintah Inggris untuk tetap mempertahankan pemberian insentif pajak, berupa kredit pajak, untuk industri perfilman.

CEO British Film Institute Ben Roberts menyebut keputusan tersebut akan membuat produksi perfilman di Inggris tetap kompetitif secara global. Tak hanya itu, insentif ini akan memulihkan pertumbuhan ekonomi pada industri tersebut, sekaligus membuka lapangan kerja.

“Keputusan ini akan memastikan Inggris tetap menjadi pusat produksi yang benar-benar kompetitif secara global. Memberi kita pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan ribuan lapangan kerja bagi orang-orang di seluruh negeri,” katanya, dikutip pada Kamis (16/3/2023).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Seperti dilansir variety.com, kredit pajak telah membantu mengangkat Inggris menjadi pusat utama untuk produksi internasional. Namun, skema tersebut mulai ditinjau sejak musim gugur sehingga menyebabkan kecemasan bagi produser film dan TV.

Sementara itu, Kanselir Menteri Keuangan Jeremy Hunt menuturkan produser film dan TV kelas atas yang memenuhi syarat akan mendapatkan insentif pajak. Namun, terdapat beberapa perubahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif pajak.

Pertama, syarat tingkat kredit yang sebelumnya hanya 25% menjadi 34%. Kedua, durasi slot minimum yang diperlukan untuk produksi TV ialah 20 menit. Sebelumnya, durasi slot minimum yang diperlukan ialah 30 menit.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Ketiga, insentif tidak lagi diberikan dalam bentuk pengurangan tambahan, tetapi dalam bentuk kredit pengeluaran atau audio-visual credit expenditure. Dengan demikian, kredit pengeluaran akan dihitung langsung dari besaran biaya yang memenuhi syarat.

Sebagai bagian dari anggaran, keringanan pajak film, TV, dan video game akan direformasi mulai 1 April 2024. Perincian lengkap pembaruan akan dipublikasikan pada musim panas ini. Perubahan tersebut akan diberlakukan mulai Januari 2024. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara