Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

PPN Final untuk UMKM, Setuju? Tulis Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!

A+
A-
30
A+
A-
30
PPN Final untuk UMKM, Setuju? Tulis Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menerapkan skema pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) final mulai 1 April 2022. Kebijakan tersebut sudah masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR pada 7 Oktober 2021.

Pemungutan dan penyetoran PPN final dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan skema PPN final diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor tertentu yang kesulitan dalam mengadministrasikan pajak masukannya.

Baca Juga: Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

“Ini memberikan kemudahan kepada UMKM dan kegiatan usaha lain yang wajib melaksanakan kewajiban PPN," ujar Suryo.

Ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, serta besaran PPN final yang dipungut dan disetor akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Namun, sebelumnya pemerintah menyatakan tarif PPN final akan sebesar 1% hingga 3% dari peredaran usaha.

Ketua Umum Asosiasi UMKM indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun ketentuan teknis mengenai pengenaan PPN final. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak perlu dikenakan pada kelompok usaha mikro dan kecil.

Baca Juga: PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

“Kalau usaha menengah tidak apa-apa karena sudah ke arah besar. Wajar dia dikenakan pajak sesuai ketentuan pemerintah," katanya.

Dia menyarankan PPN final hanya akan dikenakan pada kelompok usaha menengah yang lebih siap dan stabil dikenakan pajak. Menurutnya, kelompok usaha menengah selama ini juga telah menerapkan tarif norma PPN peredaran bruto tertentu sehingga lebih cepat beradaptasi jika PPN final mulai berlaku. Ikhsan mengaku masih menanti ketentuan teknis berupa PMK.

Lantas, bagaimana menurut Anda? Setujukah Anda dengan skema PPN Final bagi pengusaha Kecil (UMKM)? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Baca Juga: Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam https://bit.ly/DebatPPNFinal akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Senin, 8 November 2021 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Kamis, 11 November 2021. (kaw)

Baca Juga: WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Topik : debat, pajak, PPN, PPN final, UMKM, UU HPP
X

Edit Komentar

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
Komentar
Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Setuju 
24
66.67%

Haris

Kamis, 28 Oktober 2021 | 12:48 WIB
Alasan saya karena tidak setuju adalah meskipun tarif PPN final tergolong lebih kecil daripada tarif PPN yang pada umumnya, UMKM masih tetap mempunyai kewajiban untuk menyetor di awal. Walaupun PPN nantinya bisa direstitusi, akan tetapi upaya tersebut, pasrinya akan menambah pengeluaran pelaku UMKM. ... Baca lebih lanjut

fajarizki galuh syahbana yunus

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:36 WIB
Setuju, kebijakan ini merupakan bentuk upaya voluntary registration yang sedang dicoba oleh pemerintah dalam rangka mengurangi angka sektor undeground economy di Indonesia. Pertama, kita perlu menyatukan pemahaman mengenai sektor UMKM. Sektor UMKM tidaklah rapuh seperti yang kita pikirkan. Data Keme ... Baca lebih lanjut

Ismail Kurniawan Saputra

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:08 WIB
Setuju. Karena menurut saya di dlm UU HPP yg sudah di sah-kan, terlihat fair dalam menentukan siapa saja UMKM yang dikenakan PPN Final , adanya kriteria tertentu yg dikenakan. Secara tidak langsung. Tujuannya ditetapkannya PPN Final ini jg akan berdampak dan berpengaruh sangat dengan stabilitas eko ... Baca lebih lanjut

Audina Pramesti

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:53 WIB
Pemungutan PPN Final, di satu sisi memang memberikan kemudahan administrasi bagi PKP yang memenuhi syarat tertentu. Namun, menurut saya, apabila pemungutan PPN Final tersebut dilihat secara keseluruhan dalam rantai produksi dan distribusi, maka akan menjadi disinsentif karena PPN yang telah dipungut ... Baca lebih lanjut

mohammad bagus sasmita

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:39 WIB
Saya tidak setuju penerapan pph final untuk UMKM. Semestinya prioritas pajak bukan ke mereka sebagai ujung tombak perekonomian masyarakat. Jika UMKM dikenakan pajak maka dampaknya akan ke mana-mana. Hal tersebut tentunya akan membawa efek domino ke perekonomian secara nasional baik mikro maupun makr ... Baca lebih lanjut

Silaturachmi

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:13 WIB
Saya tidak setuju. Hal ini dikarenakan pengenaan PPN Final terhadap UMKM dapat memberatkan konsumen sekaligus dapat memicu peredaran barang ilegal. Karena dengan adanya PPN Final tersebut, maka akan berdampak ke harga jual barang yang diproduksi oleh UMKM yang nantinya akan menjadi semakin tinggi (m ... Baca lebih lanjut

predi Sinaga

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:14 WIB
Sejatinya PPN Final UMKM menjadi sebuah kemunduran atas komitmen pemerintah terhadap kemajuan umkm dalam negeri. Dengan struktur permodalan yang tergolong kecil, pemberlakukan PPN Final membuat UMKM harus mengeluarkan cost tambahan diluar biaya produksi. tentu tidak adanya opsi restitusi yang dicana ... Baca lebih lanjut

Annisa Pratiwi

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:00 WIB
Menurut saya, karbon yang memiliki eksternalitas negatif harus segera ditangani dengan baik. Oleh karena itu, dengan pemajakan melalui pajak karbon dapat mengcover eksternalitas negatif dari karbon yang ada di Indonesia. Terima kasih

Soni Sudrajat Heriyanto

Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:48 WIB
setuju, menurut saya UU HPP sudah memberikan kejelasan dan keringanan bagi pelaku UMKM yang rata-rata beromset dibawah 500 juta perbulan sehingga tidak terkena PPh Final disaat pandemi sekarang dan mengurangi beban usaha bagi pelaku UMKM disaat terjadi krisis pandemi sekarang ini.

Cunyah Tantan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 21:54 WIB
Saya kurang setuju dengan pengenaan PPN Final UMKM, dengan alasan: 1.Tidak semua para pelaku UMKM bisa memungut,menyetor,dan melaporkan PPN Final sendiri.Hal ini dikhawatirkan akan menambah beban dari pelaku usaha disaat berjuang bangkit dari keterpurukan dari pandemi Covid-19. Solusinya : p ... Baca lebih lanjut

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi