Berita
Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA
Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Reportase
Perpajakan.id

PP Baru, Tarif PPh Pasal 26 Bunga Obligasi Bisa Turun Jadi 10%

A+
A-
9
A+
A-
9
PP Baru, Tarif PPh Pasal 26 Bunga Obligasi Bisa Turun Jadi 10%

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah (PP) 9/2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Terbitnya aturan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (22/2/2021).

Salah satu pengaturan yang masuk dalam PP tersebut adalah ruang penurunan tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi sesuai dengan amanat UU PPh yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja. Dalam PP ini, tarif sebesar 20% bisa diturunkan menjadi 10%.

“Tarif pemotongan pajak … dirurunkan menjadi sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda,” demikian bunyi penggalan Pasal 3 ayat (3) PP yang berlaku mulai 2 Februari 2021 ini.

Baca Juga: Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

Penurunan tarif PPh Pasal 26 tersebut mulai berlaku 6 bulan terhitung sejak berlakunya PP 9/2021. Adapun ketentuan mengenai bunga obligasi atas obligasi yang diterbitkan berdasarkan pada prinsip syariah berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam PP ini.

Selain mengenai ruang penurunan tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi, ada pula bahasan tentang perlunya diversifikasi struktur penerimaan pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini
  • Bunga Obligasi

Adapun bunga obligasi yang bisa mendapatkan penurunan tarif PPh Pasal 26 termasuk pertama, bunga dari obligasi dengan kupon sebesar jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.

Kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. (DDTCNews)

  • Pemotong PPh

Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan oleh pertama, penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk. Ini berlaku untuk bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi pada saat jatuh tempo bunga obligasi serta diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi.

Baca Juga: Apa Itu SAK EMKM?

Kedua, perusahaan efek, dealer, atau bank selaku pedagang perantara dan/atau pembeli. Ketentuan ini berlaku atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. (DDTCNews)

  • Diversifikasi Struktur Penerimaan

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan pada masa resesi ekonomi, diversifikasi struktur penerimaan pajak perlu dilakukan untuk menutup celah tax gap pada setiap sektor ekonomi. OECD juag sudah mengingatkan pandemi Covid-19 akan menggerus penerimaan dan tax ratio.

Hal itu disampaikan OECD dengan mengacu pada dampak krisis 2008. Secara rata-rata, tax ratio di kawasan Asia Pasifik berkurang satu poin. Penyebab besarnya adalah tingginya ketergantungan negara Asia Pasifik terhadap penerimaan PPh badan.

Baca Juga: Kanwil DJP Jakpus Gelar DEJA(P)U Tax Expo 2021, Ada Lomba Menulis

Selain itu, ada juga pengaruh dari jatuhnya harga komoditas. Hal tersebut terkonfirmasi dari besaran penurunan tax ratio di negara yang penerimaannya banyak bergantung dari sumber daya alam (SDA).

“Di sisi lain, resesi relatif tidak terlalu besar pengaruhnya bagi penerimaan pajak di negara-negara yang memiliki struktur penerimaan yang lebih terdiversifikasi dan tidak berbasis komoditas,” jelas Bawono. (Bisnis Indonesia)

  • Penerimaan Perpajakan 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak akan memberi ruang penerimaan perpajakan 2021 meleset dari target yang ditetapkan.

Baca Juga: UMKM Beralih ke Rezim PPh Normal, Bagaimana Angsuran PPh Pasal 25-nya?

Sri Mulyani mengatakan pengelolaan keuangan negara telah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19 sejak tahun lalu. Dia berharap kinerja penerimaan perpajakan 2021 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Penerimaan negara kita sangat berat, tapi saya tidak akan beri ruang untuk meleset," katanya pada Orientasi Calon ASN Kemenkeu. (DDTCNews)

  • Perluasan Insentif

Pemerintah membuka peluang untuk memperluas insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) hingga pada kendaraan bermotor berkapasitas di atas 1.500 cc.

Baca Juga: 3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan saat ini pemerintah baru merancang insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor berkapasitas hingga 1.500 cc, yakni sedan dan mobil tipe 4x2.

Nanti, setelah evaluasi 3 bulan pertama kebijakan itu, pemerintah akan memutuskan kendaraan di atas 1.500 cc bisa memperoleh insentif serupa atau tidak. "Kalangan middle up ini banyak catatan sehingga nanti kami menyasar ke sana," katanya dalam sebuah webinar. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PP9/2021, UU Cipta Kerja, UU PPh, PPh Pasal 26, bunga obligasi,

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Ridwan Ikhsan

Senin, 22 Februari 2021 | 08:52 WIB
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Penghasilan bunga yang diberikan penurunan tarif merupakan penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Bunga obligasi dimaksud termasuk bunga dari obligasi deng ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK

Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini

Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK

Apa Itu SAK EMKM?

Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK

Kanwil DJP Jakpus Gelar DEJA(P)U Tax Expo 2021, Ada Lomba Menulis

Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

UMKM Beralih ke Rezim PPh Normal, Bagaimana Angsuran PPh Pasal 25-nya?

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final