Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Populasi Mobil Listrik Makin Banyak, Pajak Bahan Bakar Bakal Dihapus

A+
A-
1
A+
A-
1
Populasi Mobil Listrik Makin Banyak, Pajak Bahan Bakar Bakal Dihapus

Ilustrasi.

CALIFORNIA, DDTCNews - Pemerintah AS tengah mempertimbangkan untuk menerapkan pungutan pengguna jalan (user fee) menggantikan pajak bahan bakar kendaraan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan penerimaan pajak.

Departemen Energi AS memperkirakan sebanyak 15 juta kendaraan listrik bakal mengaspal di jalan pada 2030. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak terhadap penerimaan pajak, padahal setoran dari pajak dibutuhkan untuk membiayai perbaikan jalan.

“Saya pikir membiayai sistem jalan raya dengan biaya pengguna jalan adalah ide yang sangat bagus. Pajak bahan bakar tidak berfungsi lagi. Kita perlu menerapkan biaya pengguna,” kata Randa O’Toole, analisis kebijakan publik Cato Institute, Selasa (14/09/2021).

Baca Juga: Ada Penegasan Ketentuan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

Seperti dilansir northbaybusinessjournal.com, pungutan akan dikenakan bagi komuter jarak jauh yang berkendara hingga 30 mil—90 mil dalam sekali jalan. Nanti, akan ada teknologi yang melacak jarak tempuh pengemudi melalui perangkat GPS dan terhubung ke dalam port kendaraan.

Berdasarkan sensus AS dalam studi demografi 2019, terdapat 4,5 juta penduduk yang termasuk dalam kategori komuter jarak jauh atau super. Di San Fransisco Bay Area, terdapat 60% komuter super yang tinggal dalam zona 30 hingga 90 mil.

Departemen Transportasi California pun melakukan serangkaian studi mengenai basis penerapan biaya pengguna jalan. Mereka juga akan melakukan studi terkait dengan jumlah mil yang dikendarai oleh pengendara di negara bagian tersebut.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Sementara itu, Pemerintah AS akan mendanai program biaya pengguna jalan berbasis vehicle-miles-travelled (VMT). Kemudian, dana akan ditempatkan kepada California sebagai negara bagian yang akan mengelola program biaya pengguna tersebut.

Penerimaan dari pungutan pengguna akan dipakai untuk membiayai perbaikan jalan di kota dan kabupaten. Menurut studi Cato Institute,pemerintah daerah secara kolektif menghabiskan US$46 miliar untuk mensubsidi biaya perbaikan pada 2019. (vallen/rig)

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan
Topik : amerika serikat, california, pajak bahan bakar, mobil listrik, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Kamis, 16 September 2021 | 10:42 WIB
Wah kebijakan yang menarik dari Pemerintah USA. Semakin banyaknya populasi kendaraan listrik dalam jangka panjang berdampak pada menurunnya konsumsi BBM sehingga perlu instrumen pajak lain untuk mengamankan penerimaan negara.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty