Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

PMK Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Segera Terbit

A+
A-
28
A+
A-
28
PMK Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Segera Terbit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan penjelasan melalui konferensi video, Senin (10/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah menyiapkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait dengan penambahan diskon angsuran insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dari saat ini 30% menjadi 50%.

Sri Mulyani mengatakan penyusunan PMK tersebut tinggal menunggu proses harmonisasi dan pengundangan. Menurutnya, kebijakan penambahan diskon angsuran tersebut dilakukan untuk meringankan beban dunia usaha di tengah pandemi virus Corona.

“Untuk diskon [angsuran] PPh Pasal 25 menjadi 50% itu membutuhkan PMK dan ini sedang disiapkan. Sedang dilakukan proses harmonisasi untuk dilaksanakan," katanya melalui konferensi video, Senin (10/8/2020).

Baca Juga: Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengatakan realisasi pemanfaatan diskon angsuran PPh Pasal 25 hingga 6 Agustus 2020 senilai Rp4,27 triliun. Realisasi tersebut setara 29,6% dari pagu Rp14,4 triliun.

Mengenai perubahan pagu sebagai konsekuensi atas penambahan diskon angsuran tersebut, Sri Mulyani menyebut akan memanfaatkan pos insentif perpajakan lainnya yang penyerapannya kurang maksimal. Misalnya, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan bea masuk DTP.

Realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP baru Rp1,18 triliun atau hanya 2,97% dari total pagu Rp39,66 triliun. Adapun insentif pembebasan bea masuk untuk kesehatan, termasuk pembebasan PPN, nilainya 2,1 triliun.

Baca Juga: FIFA U-20 World Cup 2021, Jokowi Minta Menkeu Berikan Fasilitasi Pajak

Menurut Sri Mulyani, pemanfaatan kedua insentif perpajakan tersebut tergolong kecil, sehingga dapat digunakan untuk insentif lainnya.”[Penambahan diskon angsuran PPh Pasal 25] itu masih menggunakan dana dari insentif perpajakan yang jumlahnya lebih dari Rp120 triliun," ujarnya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menambahkan penyusunan PMK penambahan diskon angsuran PPh Pasal 25 telah selesai dan bakal terbit pekan ini. "Prosesnya tinggal penetapan dan pengundangan. Prosesnya ini sudah berjalan. Insyaallah satu atau hari hari ke depan [terbit]," kata Suryo. (kaw)

Baca Juga: KPK Perkuat Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, Ada Apa?
Topik : insentif, insentif pajak, PPh Pasal 25, Sri Mulyani, DItjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Roro Bella Ayu Wandani PP

Rabu, 19 Agustus 2020 | 15:45 WIB
Sampai hari ini belum ada PMK yang terbit kah terkait pengurangan angsuran pph 25 menjadi 50%?

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Senin, 10 Agustus 2020 | 22:42 WIB
Menurut saya, tambahan pengurangan untuk pph 25 menjadi 50% agar tidak dibatasi pada beberapa batasan industri tertentu guna menjamin kemudahan dalam hal ini penghitungan kembali pph 25 akibat perubahan tarif. Tujuannya menyamarkan ribetnya penghitungan kembali dan Pemindahbukuan yang menjadi isu
1
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 14:58 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:32 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 22 September 2020 | 13:29 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK