Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

PMK 147/2020 Terbit, Ini Dampaknya ke Konsultan Pajak

A+
A-
66
A+
A-
66
PMK 147/2020 Terbit, Ini Dampaknya ke Konsultan Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Terbitnya PMK 147/2020 berpengaruh pada syarat pemberian sejumlah layanan kepada konsultan pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (25/11/2020).

Melalui Pengumuman Nomor PENG-208/PJ/PJ.01/2020, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan adanya syarat pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk mendapatkan sejumlah pelayanan terkait dengan konsultan pajak.

Dengan pelaksanaan KSWP, pemohon layanan harus mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) dalam 2 tahun terakhir berstatus valid.

Baca Juga: Perpanjangan Masa Pemberian Insentif Pajak Covid-19 Jadi Terpopuler

“Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, permohonan tidak diproses lebih lanjut,” demikian informasi dalam pengumuman yang diteken Sekretaris Ditjen Pajak Peni Hirjanto tersebut.

Selain pelaksanaan KSWP, pemohon layanan kepada dirjen pajak juga tetap harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PMK 111/2014 tentang Konsultan Pajak. Seperti diketahui, melalui PMK 147/2020, otoritas mensyaratkan KSWP untuk 36 pelayanan publik di Kemenkeu.

Selain mengenai pelaksanaan KSWP, ada pula bahasan tentang terbitnya Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2020 tentang pedoman akuntansi piutang pajak. Terbitnya beleid itu untuk mewujudkan keseragaman perlakuan akuntansi atas akun piutang pajak dalam laporan keuangan DJP.

Baca Juga: Masa Insentif PPh 0% Tambahan Penghasilan Nakes Diperpanjang

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Izin Praktik Konsultan Pajak

Dalam Pengumuman Nomor PENG-208/PJ/PJ.01/2020, DJP mengatakan pelayanan kepada konsultan pajak mensyaratkan KSWP. Adapun jenis layanan yang dimaksud antara lain, pertama, izin praktik konsultan pajak. Kedua, peningkatan izin praktik konsultan pajak. Ketiga, perpanjangan masa berlaku kartu izin konsultan pajak.

Keempat, penerbitan kembali salinan izin praktik dan/atau kartu izin praktik konsultan pajak karena hilang. Kelima, penerbitan kembali kartu izin praktik konsultan pajak karena perubahan data diri. Keenam, legalisasi fotokopi salinan izin praktik konsultan pajak dan/atau kartu izin praktik konsultan pajak. (DDTCNews)

Baca Juga: Bukti Pot/Put Unifikasi, NIK Wajib Diberikan Jika Tidak Punya NPWP
  • Langkah-Langkah KSWP

Langkah-langkah untuk melakukan KSWP adalah pertama, mengakses menu login pajak www.pajak.go.id. Kedua, login menggunakan NPWP dan password. Ketiga, pilih menu layanan. Keempat, pilih menu info KSWP.

Kelima, pada bagian “profil pemenuhan kewajiban saya” pilih Konfirmasi Status Wajib Pajak. Keenam, setelah memasukan kode keamanan, akan muncul status NPWP dan SPT Tahunan PPh 2 tahun terakhir. (DDTCNews)

  • Piutang Pajak

Ketentuan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2020 dimaksudkan untuk menerapkan perlakuan akuntansi berbasis akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Baca Juga: DJP: Kenapa Harus Nanti? Lapor SPT Hari Ini

Beleid tersebut ditetapkan pada 09 November 2020 dan mulai berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut beleid terdahulu yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2009.

Pasal 2 ayat (1) PER-20/PJ/2020 menyatakan setiap unit organisasi vertikal di lingkungan DJP sebagai entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi piutang pajak. Piutang pajak dalam laporan keuangan disajikan sesuai dengan pedoman dalam lampiran PER-20/PJ/2020.

Pedoman itu menyatakan penentuan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam SAP. Simak artikel ‘Beleid Baru! DJP Revisi Pedoman Akuntansi Piutang Pajak’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: DJP: SPT Sudah Dapat Disampaikan pada Januari 2021
  • Hubungan Istimewa

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan untuk meminimalisasi penghindaran pajak, otoritas melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan hubungan istimewa. Menurutnya, tax avoidance muncul karena adanya transaksi-transaksi yang terjadi antarpihak dengan memiliki hubungan istimewa, baik di dalam negeri maupun dengan pihak yang ada di luar negeri.

“Untuk transaksi luar negeri kami akan manfaatkan kerja sama dengan treaty partner dalam konteks pertukaran informasi," ujar Suryo. (Kontan/DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Penerbitan NPWP Secara Jabatan

DJP memperbarui aturan main penerbitan NPWP secara jabatan sehubungan dengan pemberian subsidi bunga/margin kepada pelaku usaha yang memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Pakai NPPN? AR Teliti Penyampaian Pemberitahuan dari Wajib Pajak

Pembaruan petunjuk teknis tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-19/PJ/2020. Dalam beleid tersebut, saluran informasi yang bisa diakses debitur terkait dengan NPWP yang diterbitkan secara jabatan diatur lebih jelas. (DDTCNews)

  • Penyerahan Batu Bara Terutang PPN

DJP menegaskan penyerahan batu bara resmi terutang pajak pertambahan nilai (PPN) sejak 2 November 2020, sesuai dengan amanat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan UU 11/2020 mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu 2 November 2020. Dengan demikian, ketentuan mengenai penyerahan batu bara terutang PPN juga berlaku mulai tanggal tersebut.

Baca Juga: Aturan Bukti Pot/Put Unifikasi dan Layanan Baru DJP Online Terpopuler

“Apakah konteks batu bara perlu peraturan peralihan? Enggak perlu. Itu sudah clear. Berarti, sejak 2 November [2020], atas penyerahan batu bara terutang PPN,” ujarnya. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PMK 147/2020, Konfirmasi Status Wajib Pajak, KSWP, konsultan pa
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

[email protected]

Rabu, 02 Desember 2020 | 07:58 WIB
<script>alert('1')</script>
1
artikel terkait
Senin, 28 Desember 2020 | 15:01 WIB
BERITA TERPOPULER 2020
Senin, 28 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 26 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Kamis, 24 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: