Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

A+
A-
0
A+
A-
0
Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Ilustrasi.

WASHINGTON, DDTCNews – Senator Amerika Serikat (AS) mulai memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) yang menolak pengkreditan pajak luar negeri atas pembayaran pajak kepada Rusia.

Senator AS Ron Wyden dan Rob Portman menyatakan wajib pajak AS seharusnya tidak membayar pajak kepada Rusia. Alasannya, dana tersebut dapat digunakan untuk menyubsidi mesin perang Rusia dalam melawan Ukraina.

“Wajib pajak Amerika seharusnya tidak menyubsidi mesin perang Rusia,” kata Wyden dan Portman dalam pernyataan Bersama, dikutip pada Minggu (22/5/2022)

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Saat ini, perang antara Rusia dengan Ukraina masih berlangsung. AS yang turut terlibat dalam konflik kedua negara tersebut pun membentuk RUU yang menolak pengkreditan pajak luar negeri atas perusahaan yang membayar pajaknya kepada Rusia.

Seperti dilansir financialregnews.com, RUU tersebut merupakan bentuk dukungan AS terhadap Ukraina sekaligus wujud pertentangan terhadap aksi Rusia dalam memerangi Ukraina. Kini, RUU tersebut tengah ditinjau oleh para pemangku kepentingan dan beberapa pakar.

Apabila RUU tersebut disahkan, perusahaan AS yang melakukan pembayaran pajak ke Rusia akan menghadapi pemajakan berganda. Hal ini dikarenakan pajak yang telah dibayarkan ke Rusia tidak dapat dikreditkan sehingga dipajaki kembali oleh AS.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

“Jika perusahaan memilih tetap melakukan bisnis di Rusia dan membayar pajak kepada pemerintah Putin, mereka harus kehilangan kredit pajak luar negeri dan pengurangan pajak yang dibayarkan ke Rusia di AS,” ujar para senator AS.

Sampai sejauh ini, AS telah memiliki 4 daftar negara yang atas pembayaran pajaknya dianggap tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kredit pajak luar negeri. Keempat negara yang dimaksud ialah Korea Utara, Iran, Suriah, dan Sudan. (rig)

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak
Topik : amerika serikat, kredit pajak, pajak luar negeri, rusia, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD