Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Perpanjangan Masa Insentif Pajak dan Usulan World Bank Terpopuler

A+
A-
5
A+
A-
5
Perpanjangan Masa Insentif Pajak dan Usulan World Bank Terpopuler

Kantor Kementerian Keuangan (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Keputusan pemerintah memperpanjang masa insentif pajak hingga akhir tahun dan usulan revisi skema tarif PPh orang pribadi dari World Bank menjadi berita terpopuler sepanjang pekan ini.

Keputusan memperpanjang masa insentif pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19.

Insentif pajak yang diperpanjang masa periodenya antara lain PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Diskon angsuran PPh Pasal 25, dan percepatan restitusi PPN.

Baca Juga: Tahun Depan, Isi dan Lapor SPT Sudah Bisa Melalui Smartphone

Sebelumnya, masa periode untuk 5 jenis insentif tersebut hanya berlaku sampai dengan September 2020 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 44/2020. Dengan PMK 86/2020 ini, PMK 44/2020 resmi dicabut.

Berita terpopuler selanjutnya berasal dari World Bank. Baru-baru ini, World Bank baru saja merilis laporan perihal Indonesia. Dalam laporannya, World Bank mengusulkan sejumlah perubahan kebijakan perpajakan di Indonesia.

Misalnya, World Bank mengusulkan menaikkan tarif penghasilan kena pajak pada lapisan tertinggi dari 30% menjadi 35% sehingga makin mendekati rata-rata tarif PPh orang pribadi tertinggi di OECD per 2018 sebesar 41,2%.

Baca Juga: Makin Sengit! Komisi Eropa Resmi Ajukan Banding Sengketa Pajak Apple

World Bank juga mengusulkan penurunan ambang batas pengenaan pajak penghasilan (PPh) final UMKM dan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dari yang saat ini sebesar Rp4,8 miliar menjadi Rp600 juta.

Selain World Bank juga menilai PPh final dengan tarif 0,5% bagi usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar masih terlalu tinggi. Berikut berita pajak pilihan lainnya sepanjang pekan ini (13-17 Juli 2020).

Ini Upaya DJP agar Pajak Tidak Dianggap Menakutkan
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan program Pajak Bertutur merupakan upaya Ditjen Pajak (DJP) menanamkan kesadaran pajak dengan mengikis stigma negatif terkait pajak karena kurangnya kesadaran pentingnya pajak.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Pengobatan Corona Harus Sesuai Standar Kemenkes

Menanamkan kesadaran pajak sejak dini menjadi langkah strategis DJP untuk mendukung tugas pengamanan penerimaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peserta didik menjadi sasaran program pajak bertutur yang mulai digelar pada 2017.

Dukungan dari pihak lain juga diperlukan agar kesadaran pajak menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Untuk itu, kerja bersama ini tidak bisa apabila hanya sebatas kolaborasi antarlembaga pemerintah saja.

LKPP 2019 Dapat Opini WTP dari BPK, Ada 4 Temuan Masalah Pajak
Setidaknya ada 4 dari 13 temuan permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan yang terkait dengan pajak. Pertama, kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan pada DJP.

Baca Juga: Anggaran Insentif Pajak UMKM Dipotong 54%, Ada Apa?

Kedua, terdapat surat tagihan pajak atas kekurangan setor yang belum diterbitkan oleh DJP dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi. Ketiga, pemberian fasilitas transaksi impor yang dibebaskan dan/atau tidak dipungut PPN dan PPh-nya pada DJP yang terindikasi bukan merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Keempat, terdapat kewajiban restitusi pajak baik yang terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) tapi tidak segera diproses pembayarannya, terindikasi belum diterbitkan SKPKPP-nya, maupun ada keterlambatan penerbitan SKPKPP pada DJP.

DJP: Nantinya, WP Bisa Akses Data Pajak Akurat dan Real Time
DJP terus mengembangkan aplikasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System atau TPA Modul RAS agar bisa dimanfaatkan juga oleh wajib pajak. Saat ini, aplikasi TPA Modul RAS baru bisa diakses oleh internal DJP.

Baca Juga: Beleid Baru! Kemenkeu Atur Tata Niaga Post Border pada INSW

TPA Modul RAS adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat akuntansi double entry atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak sesuai dengan ketentuan.

Proses pencatatan pada aplikasi TPA Modul RAS dilakukan secara otomatis dan harian berdasarkan waktu pengakuan, pengukuran, dan pencatatan atas dokumen sumber sesuai dengan rule akuntansi, bagan akun standar, dokumen sumber, dan referensi lainnya yang harus senantiasa diperbarui.

Sri Mulyani Lantik 10 Pejabat Eselon II Kemenkeu, Siapa Mereka?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 10 orang pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Ini 4 Makna Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19

Pejabat yang dilantik Sri Mulyani berasal dari tiga unit eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Perbendaharaan (DJPb), dan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Pelantikan ini merupakan bagian dari promosi dan mutasi jabatan pegawai di Kemenkeu.

Berikut daftar para pejabat eselon II yang dilantik:
Sekretariat Jenderal:

  • Dini Kusumawati sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
  • · Rukijo sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia
  • · Herry Siswanto sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
  • · Wempi Saputra sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
  • Ria Sartika Azahari sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

Baca Juga: Undiksha Kupas Topik Insentif Pajak untuk Sektor Pariwisata
  • Syafriadi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh
  • Ade Rohman sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten
  • Catur Ariyanto Widodo sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

  • Harry Z. Soeratin sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
  • Bhimantara Widyajala sebagai Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer. (Bsi)

Topik : berita pajak sepekan, insentif pajak, pmk 86/2020, world bank, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Estu Kresnha

Sabtu, 18 Juli 2020 | 15:25 WIB
Insentif menurut saya masih diperlukan saat ini mengingat kondisi perekonomian yang masih terdampak pandemi Covid-19. Insentif pajak memang menggerus penerimaan pemerintah, yang mungkin saat ini juga memerlukan dana untuk menanggulangi pandemi, tetapi insentif juga dapat menjaga keberlangsungan usa ... Baca lebih lanjut

mona

Sabtu, 18 Juli 2020 | 10:42 WIB
Usulan worldbank untuk treshold UMKM kemungkinan ada benarnya juga. Namun kalau 600 jt terlalu kecil menurut saya. Sedangkan untuk kenaikan pph OP.. sebaiknya dengan melihat kondisi saat ini jangan dulu
1
artikel terkait
Jum'at, 25 September 2020 | 14:35 WIB
INDUSTRI OTOMOTIF
Jum'at, 25 September 2020 | 11:15 WIB
BELGIA
Jum'at, 25 September 2020 | 09:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK