Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

LKPP 2019 Dapat Opini WTP dari BPK, Ada 4 Temuan Masalah Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
LKPP 2019 Dapat Opini WTP dari BPK, Ada 4 Temuan Masalah Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019. Namun, masih ada temuan masalah terkait dengan pajak. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (15/7/2020).

Setidaknya ada 4 dari 13 temuan permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan yang terkait dengan pajak. Pertama, kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Ditjen Pajak (DJP).

Kedua, terdapat surat tagihan pajak atas kekurangan setor yang belum diterbitkan oleh DJP dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi. Ketiga, pemberian fasilitas transaksi impor yang dibebaskan dan/atau tidak dipungut PPN dan PPh-nya pada DJP yang terindikasi bukan merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Baca Juga: Minta EFIN Lagi? Kirim Data dan Swafoto Anda ke Email Kantor Pajak

Keempat, terdapat kewajiban restitusi pajak baik yang terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) tapi tidak segera diproses pembayarannya, terindikasi belum diterbitkan SKPKPP-nya, maupun ada keterlambatan penerbitan SKPKPP pada DJP.

“Penting untuk ditekankan bahwa dengan opini WTP tidak berarti LKPP bebas dari masalah. BPK mengidentifikasi sejumlah masalah, baik dalam SPI maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti,” ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna.

Selain temuan masalah dari hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, ada pula bahasan mengenai Hari Pajak 2020. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan tahun ini diibaratkan ada badai ‘perfect storm’ karena pandemi Covid-19. Simak Fokus Hari Pajak dengan tema “Bersiap Menunggu Badai Berlalu”.

Baca Juga: Pada Masa Pandemi, Wajib Pajak Tetap Puas dengan Pelayanan DJP

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Implementasi TPA Modul RAS

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan temuan BPK dalam hasil pemeriksaan LKPP 2019 sudah menjadi salah satu prioritas pembenahan. Hal ini dilakukan dengan implementasi Taxpayer Account (TPA) Modul Revenue Accounting System (RAS).

Dengan TPA Modul RAS, pencatatan penerimaan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dalam sistem akuntansi DJP bisa lebih akurat. Laporan keuangan DJP dapat memuat data yang benar dan lengkap sehingga menjadi lebih akuntabel.

Baca Juga: BPKP Sebut Pengadaan dan Eksekusi Vaksinasi Perlu Pengawasan Ekstra

“Kita berharap dan memiliki keyakinan bahwa ke depan temuan BPK terkait piutang pajak dan restitusi akan menurun sejalan dengan implementasi TPA Modul RAS ini,” katanya. (Bisnis Indonesia)

  • Akses Data Akurat dan Real Time

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan secara bertahap, penggunaan aplikasi TPA Modul RAS akan bergeser orientasinya untuk peningkatan pelayanan perpajakan. Hal ini sejalan dengan proses pembaruan core tax system.

“Ke depan ini akan kita manfaatkan untuk meningkatkan pelayanan. Modul TPA berikutnya lebih diarahkan kepada wajib pajak, di mana mereka bisa mengakses data perpajakannya masing-masing secara akurat dan real time. Ini akan dikembangkan dalam modul selanjutnya," jelasnya. (DDTCNews)

Baca Juga: Duh, Ribuan Triliun Komitmen Penerima Tax Holiday Belum Diinvestasikan
  • Dampak Besar bagi Perekonomian

Dirjen Pajak Suryo mengibaratkan gejolak ekonomi yang timbul akibat pandemi Covid-19 bagaikan badai ‘perfect storm’. Pandemi Covid-19 ini setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Simak pula artikel ‘Peringati Hari Pajak, Ini Pesan Sri Mulyani untuk Pegawai DJP’.

Pertama, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 60% terhadap perekonomian mengalami kejatuhan yang cukup dalam. Kedua, ketidakpastian yang timbul akibat Covid-19 membuat kegiatan investasi melemah dan kegiatan usaha terhenti.

Ketiga, pelemahan ekonomi terjadi serentak di seluruh dunia sehingga menimbulkan tekanan harga komoditas dan menghentikan kegiatan ekspor Indonesia ke beberapa negara terdampak. Tekanan-tekanan tersebut juga terlihat dalam realisasi penerimaan pajak pada semester I/2020. (DDTCNews)

Baca Juga: Perusahaan Terdampak Pandemi, DJP: Kemungkinan di SPT Enggak Ada Laba
  • Kemudahan Administrasi

DJP akan memperpanjang masa pemberian insentif kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 hingga akhir 2020. Otoritas juga akan memperbaiki aspek administrasi agar lebih mudah.

Pada aturan yang berlaku saat ini, UMKM wajib mengajukan permohonan kepada DJP melalui saluran elektronik untuk bisa mendapatkan insentif pajak. Selain itu, setelah permohonan pengajuan insentif dikabulkan UMKM juga wajib melakukan melaporkan realisasi insentif pajak setiap bulannya melalui sistem DJP Online.

"Kita akan permudah sehingga semakin banyak wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif ini. Seperti apa bentuknya, ditunggu saja," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (DDTCNews)

Baca Juga: Pihak Ketiga Mitra LPI Bakal Dapat Insentif Pajak Penghasilan
  • Penundaan Pelunasan Cukai

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro mengatakan pelonggaran pelunasan pita cukai rokok rencananya akan menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.

"Tahun depan, ada wacana relaksasi. Namun, skemanya masih kami diskusikan. Berapa harinya [masa penundaan] atau dimensinya untuk cukai hasil tembakau saja,” katanya. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Sanksi Denda Telat Lapor SPT Tahunan Jadi Topik Terpopuler
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, LKPP, BPK, WTP, Ditjen Pajak, DJP, piutang pajak, TPA Modul RAS
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 20 Januari 2021 | 11:45 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:19 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Rabu, 20 Januari 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Januari 2021 | 18:02 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
berita pilihan
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:30 WIB
KOTA MALANG
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA