Berita
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Perlunya Kesetaran Perlakuan Pajak Digital

A+
A-
1
A+
A-
1
Perlunya Kesetaran Perlakuan Pajak Digital

MARET sampai dengan pertengahan Agustus tahun ini, hampir seluruh daerah di Indonesia, khususnya Pulau Jawa menerapkan kebijakan work from home (WFH). Aparatur sipil negara maupun karyawan swasta bekerja dari rumah setiap hari.

Imbas langsung kebijakan ini adalah penggunaan Internet menjadi naik signifikan. Bersamaan dengan itu, belanja daring juga meningkat signifikan. Lalu bagaimana dengan kenaikan pajak transaksi ekonomi digital di masa pandemi?

Layanan periklanan global Criteo menyebutkan sekitar setengah dari semua negara di dunia mengalami peningkatan pada penjualan daring karena pergeseran perilaku pembeli. Saat pandemi, warga di seluruh dunia cenderung mengubah cara belanja konvensial dengan belanja daring.

McKinsey pernah memprediksi total belanja daring masyarakat Indonesia akan menjadi sekitar US$55 miliar-US$65 miliar pada 2020. Andai prediksi ini tidak meleset, maka dengan kurs 14.000 per dolar, maka pada 2020 transaksi daring di Indonesia bisa mencapai Rp900 triliun.

Sepinya pemberitaan soal meningkatnya setoran pajak karena meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) ini dapat dipahami karena beleid perlakuan perpajakan atas transaksi PMSE urung diatur pemerintah.

Meski UU Nomor 2 Tahun 2020 mengatur perlakuan perpajakan dalam PMSE, tetapi isu yang diatur hanya parsial, yaitu pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan PMSE yang dilakukan subjek pajak luar negeri.

Dengan kata lain, UU Nomor 2 Tahun 2020 ini hanya fokus menyasar penyelenggara PMSE luar negeri yang sedang viral dan belum memberikan kontribusi perpajakannya seperti Netflix, Spotify dan lain sebagainya.

Upaya merespons perkembangan terkini, yaitu meningkatnya transaksi PMSE selama pandemi dan perkiraan pandemi sampai akhir 2020, harus dilakukan. Perlakuan pajak terhadap Netflix, Spotify dan lainnya sudah dilakukan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020. Hal ini patut diapresiasi.

Kesetaraan Perlakuan
AGAR terwujud kesetaraan perlakuan perpajakan baik antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha ekonomi digital serta antara pelaku usaha ekonomi digital dalam dan luar negeri, pemerintah perlu membuat aturan perlakuan perpajakan atas transaksi PMSE oleh entitas dalam negeri.

Potensi perpajakan pelaku usaha digital dalam negeri seperti Shopee, Tokopedia sangat prospektif. Dibanding pelaku usaha digital luar negeri seperti Netflix dan Spotify, Shopee dan Tokopedia tentu lebih banyak diakses. Sampai kuartal III/2019 saja, Shopee mendapat 1,5 juta pesanan setiap hari.

Badan Pusat Statistik mencatat industri ekonomi digital dalam 10 terakhir meningkat hingga 17% dengan jumlah pelaku usahanya mencapai 26,2 juta unit. Pada 2018, ekonomi digital mengalami pertumbuhan sangat pesat dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai negara modern dan untuk menunjukkan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) dalam dan luar negeri, sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi PMSE oleh entitas dalam negeri.

Meski akan menjadi polemik, perlakuan perpajakan atas transaksi PMSE dalam negeri harus segera diatur. Karena perlakuan yang sama kepada konvensial dan PMSE, dalam dan luar negeri tentu membuat pelaku usaha menyadari peraturan ini hadir untuk memberi keadilan bagi setiap pihak.

Terpenting, saat ini penerimaan perpajakan sangat diandalkan para pemangku kepentingan. Selain kontribusi penerimaan perpajakan yang mencapai 80% dari total APBN, pajak adalah adalah satu-satunya sumber penerimaan yang termaktub di dalam konstitusi.

(Disclaimer)
Topik : pajak digital, kesetaraan perlakuan, PMSE dalam negeri, opini pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 06 Oktober 2020 | 18:56 WIB
PAJAK DIGITAL
Selasa, 06 Oktober 2020 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 05 Oktober 2020 | 15:58 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 04 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 12:01 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 10:01 WIB
BELANJA DAERAH