Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Perlu Ada Konsensus Hak Wajib Pajak dalam Pertukaran Informasi

A+
A-
3
A+
A-
3
Perlu Ada Konsensus Hak Wajib Pajak dalam Pertukaran Informasi

Katerina Perrou saat memaparkan materi dalam webinar yang diselenggarakan oleh Chartered Institution of Taxation (CIOT) pada 16 September 2020.

TIDAK dapat dipungkiri, keberadaan mekanisme automatic exchange of informastion (AEoI) telah meningkatkan transparansi dan mencegah praktik ketidakpatuhan pajak yang terjadi di berbagai negara. Pada akhir 2019, sudah hampir 100 negara yang bertukar informasi secara otomatis.

Hingga 2019, pertukaran ini mencakup informasi dari 84 juta akun atau senilai EUR10 triliun secara global. Adanya program pertukaran informasi tersebut seharusnya sejalan dengan upaya perlindungan hak-hak wajib pajak.

Perkembangan pertukaran informasi saat ini dan urgensi perlindungan hak-hak wajib pajak atas pertukaran informasi tersebut menjadi pembahasan dalam webinar yang diselenggarakan oleh Chartered Institution of Taxation (CIOT) pada 16 September 2020.

Baca Juga: Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan

Pihak penyelenggara menghadirkan Katerina Perrou sebagai narasumber. Katerina Perrou merupakan asisten profesor di University of Athens Law School dan tax adviser di Athena, Yunani.

Perrou juga telah menyelesaikan studinya hingga meraih gelar PhD dengan disertasi berjudul Taxpayer Participation in Tax Treaty Dispute Resolution di Institute of Advanced Legal Studies (IALS), University of London. Penulis, Tax Researcher Hamida Amri Safarina, menjadi salah satu peserta dalam diskusi tersebut.

Keikutsertaan Hamida Amri Safarina dalam webinar ini merupakan bagian dari program Human Resources Development Programme (HRDP) DDTC. Program ini diberikan oleh DDTC kepada para profesionalnya untuk mengikuti berbagai pelatihan, sertifikasi, kursus, hingga pendidikan pascasarjana di berbagai lembaga dan universitas ternama, baik di dalam maupun luar negeri.

Baca Juga: Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Perrou menjelaskan perlindungan hak wajib pajak urgen untuk diperhatikan karena sebagai bentuk hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hak wajib pajak merupakan aspek fundamental dari perpajakan.

Dalam konteks tersebut, negara-negara yang menjalankan mekanisme AEoI sebaiknya memberikan batasan yang jelas terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan suatu negara terhadap wajib pajak. Hal ini merupakan bagian dari keseimbangan antara kekuasaan negara dan penjaminan hak-hak wajib pajak.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketika upaya perlindungan hak-hak wajib pajak atas adanya pertukaran informasi di setiap negara berbeda. Misalnya, otoritas pajak di Uni Eropa melakukan pertukaran informasi data ke Amerika Serikat. Kebijakan kerahasiaan data wajib pajak di Eropa mungkin saja sudah terjamin, tetapi bagaimana jika sistem dan aturan kerahasiaan data di Amerika Serikat tidak sebaik di Eropa?

Baca Juga: Resep Kombo Penumbuh Kesadaran Pajak: Edukasi, Moral, dan Etika

Untuk itu, ketika melakukan pertukaran informasi, kebijakan kerahasiaan data di negara-negara yang dituju sebaiknya sama dengan kebijakan di negaranya. Sebab, otoritas pajak pemilik data juga harus memastikan data yang dikirimkan tidak akan disalahgunakan.

Selain itu, terdapat standar yang berbeda terkait aturan penggunaan informasi yang diperoleh secara illegal, misalnya antara European Court of Human Rights (ECtHR) dengan Court of Justice of the European Union (CJEU).

Pertukaran informasi memang memberikan banyak manfaat. Namun, perlindungan hak-hak wajib pajak tetap tidak boleh dikesampingkan. Katerina Perrou menyarankan adanya kesepakatan global untuk membentuk taxpayers bill of rights atau membuat standar minimum atas hak-hak wajib pajak yang harus dilindungi.

Baca Juga: Tax Centre FIA UI Gelar Webinar Perubahan PPN dan PPh dalam RUU KUP

Hal tersebut agar tidak ada penyalahgunaan data yang telah diberikan oleh wajib pajak. Selanjutnya, rumusan taxpayers bill of rights tersebut diketahui, disetujui, dan ditandatangani oleh semua negara yang mengikuti program pertukaran informasi.

Rumusan tersebut setidaknya termuat tiga hal. Pertama, cara memperoleh informasi wajib pajak. Meskipun memiliki kewenangan, tetap saja, tata cara memperoleh informasi yang dibutuhkan harus berada dalam koridor etika dan tidak mendistorsi aktivitas wajib pajak.

Kedua, hak wajib pajak untuk mengetahui informasi terkait dirinya yang dipertukarkan dengan negara lain. Sebaiknya, suatu individu yang berada di suatu negara mendapat notifikasi dari pemerintah negara tersebut mengenai informasi yang diberikan ke negara asalnya. Ketiga, jaminan negara-negara yang mendapatkan informasi wajib pajak untuk tidak menyebarluaskan dan menyalahgunakannya.

Baca Juga: Ada Webinar Gratis Soal Cukai Hasil Tembakau, Berminat?

Sebagai penutup, narasumber menyampaikan efektivitas pertukaran informasi dan transparansi dapat ditingkatkan dengan cara melindungi kepentingan wajib pajak. Pada akhirnya, keadilan pajak tidak boleh direduksi hanya untuk meningkatkan kekuasaan otoritas pajak di suatu negara.*

Topik : reportase, hak wajib pajak, pertukaran informasi, AEoI, CIOT, webinar

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 06 Agustus 2021 | 19:25 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Hadapi Sengketa, Lihat Putusan Pengadilan Pajak dan MA yang Relevan

Jum'at, 06 Agustus 2021 | 18:15 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Hadapi Pemeriksaan dan Sengketa Pajak, WP Perlu Pahami Ini

Jum'at, 06 Agustus 2021 | 14:48 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Tangani Sengketa Pajak, Ada 5 Strategi Efektif yang Diperlukan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Webinar Gratis Soal Reformasi Pajak, Tertarik?

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Senin, 27 September 2021 | 13:51 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik